Amnesty International Dukung Investigasi Krisis Kemanusiaan Di Myanmar

Jakarta – Amnesty International mendukung investigasi krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar sesuai standar HAM internasional, kata Deputi Direktur Amnesty Interational buat Asia Tenggara dan Pasifik, Josef Benedict.

Saat mengatakan rekomendasi atas situasi Rohingya, di Jakarta, Jumat, Benedict mengatakan, Myanmar harus mengakhiri kampanye kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yg terjadi di negara bagian Rakhine utara.

“Myanmar harus bekerja sama sepenuhnya dengan Misi Pencarian Fakta PBB, termasuk dengan mengizinkan anggotanya akses penuh dan tak terbatas ke segala penjuru negara,” tuturnya.

Dia juga merekomendasikan agar Myanmar, Bangladesh dan komunitas internasioal mampu memastikan seluruh pengungsi dan orang-orang terlantar bisa kembali ke rumah mereka secara sukarela, aman dan bermartabat.

“Mereka juga harus memastikan wartawan independen dan pemantau hak asasi manusia memiliki akses ke bagian Rakhine tanpa hambatan ke semua wilayah itu,” ujarnya.

Josef juga mengatakan agar pihak berwenang Myanmar berusaha keras bagi mengatasi diskriminasi yg telah berlangsung sekian lama dan sistematis di Negara Bagian Rakhine, yg sudah membuat orang terjebak dalam lingkaran kekerasan dan kemiskinan.

“Mereka juga harus memastikan PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya memiliki akses penuh dan tak terbatas ke seluruh bagian negara myanmar, dan memastikan bahwa organisasi yg operasi kemanusiaannya ketika ini ditangguhkan di Negara Bagian Rakhine mampu melanjutkan operasinya pada kesempatan paling awal,” tuturnya.

Selain itu, dia mengharapkan agar wartawan independen dan pemantau hak asasi manusia mampu memiliki akses ke bagian Rakhine tanpa hambatan ke semua wilayah itu.

Sebelumnya, krisis kemanusiaan yg dipicu konflik antara kelompok militan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) dan militer di Rakhine State, Myanmar, mulai dibahas dalam rapat antarmenteri luar negeri ASEAN.

Pertemuan itu mulai dikerjakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, 23 September 2017, kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam pertemuan dengar pendapat dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Senin (11/9).

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin