AS Akan Jatuhkan Sanksi Kepada Myanmar

Washington – Amerika Serikat siap menempuh langkah lebih jauh dalam menyikapi perlakuan Myanmar terhadap minoritas Rohingya, termasuk mengenakan sanksi kepada negara itu di bawah UU Global Magnitsky, umum Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip Reuters.

“Kami mengungkapkan keprihatinan mendalam kalian atas berbagai peristiwa yg belakangan terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan kekejaman yg traumatis dan brutal yg dialami komunitas Rohingya dan lainnya,” kata Deplu AS lagi.

“Adalah sangat mendesak, individu-individu atau entitas-entitas yg bertanggung jawab atas kekejaman ini, termasuk aktor-aktor non negara dan pihak yg main hakim sendiri, bagi dimintai pertanggungjawabannya.”

600.000 pengungsi Rohingya meninggalkan Myanmar sejak akhir Agustus silam. Para pengungsi menyebut pasukan keamanan Myanmar sudah melakukan pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan.

Menteri Luar Negeri ASRex Tillerson minggu dahulu menyatakan bahwa AS menganggap militer Myanmar bertanggung jawab atas penindasan minoritas Rohingya. Tillerson tak menepis kemungkinan mengenakan sanksi kepada militer Myanmar.

Deplu AS mengeluarkan pengumuman menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Asia Tenggara bulan depan di Manila bagi menghadiri KTT ASEAN.

Pernyataan Deplu AS ini yaitu respons paling keras AS menyangkut krisis pengungsi Rohingya yg telah tidak lagi mengesampingkan sanksi ekonomi yg semasa pemerintahan Barack Obama dihindari.

Menanggapi kritik bahwa pemerintahan Trump terlambat menanggapi krisis Rohingya, Deplu AS berkata, “Kami tengah mendalami mekanisme pertanggungjawaban yg ada di bawah undang-undang AS, termasuk pengenaan sanksi sesuai UU Global Magnitsky.”

AS telah menerapkan sanksi pendahuluan berupa mencegah pejabat dan mantan pejabat militer Myanmar bepergian ke AS, selain melarang tentara Myanmar di Rakhine mendapatkan bantuan militer dari AS.

“Kami sudah membatalkan undangan kepada para pejabat keamanan senior Myanmar guna menghadiri berbagai acara yg disponsori AS. Kami tengah bekerja sama dengan mitra-mitra internasional bagi mendesak Mynamar membuka akses secara tidak terbatas ke wilayah-wilayah yg relevan bagi Misi Pencarian Fakta PBB, organisasi kemanusiaan internasional dan media massa,” tulis Departemen Luar Negeri AS.

Selain itu, Washington tengah berkonsultasi dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra menyangkut opsi-opsi akuntabilitas di PBB, Dewan HAM PBB, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, demikian Reuters.

    

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin