Irak Balas Referendum Kemerdekaan Kurdi Dengan Penghentian Penjualan Dolar

Baghdad – Irak menghentikan penjualan dolar kepada bank-bank terkemuka di wilayah Kurdistan dan melarang pengiriman mata uang asing ke daerah swatantra itu pada Selasa, meningkatkan pembalasan terhadap referendum kemerdekaan Kurdi.

Sanksi keuangan tersebut diterapkan menyusul larangan penerbangan internasional segera ke wilayah tersebut yg akan diberlakukan oleh pemerintah pusat pada Jumat.

Bank sentral Irak menginformasikan kepada pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) bahwa mulai berhenti menjual dolar ke empat bank penting Kurdi dan menghentikan seluruh pengiriman mata uang asing ke wilayah itu kata sumber perbankan dan pemerintah.

Sejumlah bisnis yg membutuhkan mata uang asing dan pekerja asing di Kurdistan, yg pembayaran dan pengirimannya memakai dolar, mulai menjadi pihak paling terpengaruh oleh kebijakan baru tersebut.

Pelaku bisnis dan warga asing juga mendapat dampak segera dari kebijakan larangan penerbangan internasional ke bandar udara Erbil dan Sulaimaniya. Keadaan ini memaksa mereka buat melakukan perjalanan melalui bandar udara di Baghdad dan Irak selatan, meningkatkan beban biaya dan tidak mengurangi penundaan.

“Kebijakan buat mengakhiri jual beli dolar membuat bank-bank penting Kurdi berada di bawah kendali bank sentral,” kata seorang pejabat Irak.

Namun seorang pejabat Kurdi di ibu kota KRG, Erbil, menyampaikan bahwa bank-bank di wilayah itu telah memberikan laporan kepada bank sentral di Baghdad, dan bandar udara di wilayah Kurdi sudah memberikan laporan kepada Otoritas Penerbangan Sipil Irak.

Parlemen Irak pada Selasa menyampaikan sudah menetapkan pemberian sanksi keuangan yg mulai “melindungi kepentingan” warga Kurdi dan menyasar para pimpinan Kurdi.

Pemerintah Irak menolak tawaran dari pemerintah Kurdi bagi membahas perundingan kemerdekaan. Mereka menuntut pemerintah Kurdi agar membatalkan hasil referendum 25 September seandainya tak ingin menghadapi sanksi lanjutan, pengucilan internasional dan kemungkinan campur tangan militer.

Pemerintahan AS memperkuat kerjasamanya dengan pasukan Kurdi Irak dalam perang melawan kelompok ISIS, namun berada di sisi Baghdad dalam krisis dan menolak mengakui hasil referendum tersebut.

Negara kuat tetangga Irak, Iran dan Turki turut mendukung Baghdad, mereka khawatir hasil referendum Kurdi di Irak mulai membangkitkan semangat pemberontakan warga Kurdi di wilayah mereka.

(Uu.KR-AMQ)

Editor: Heppy Ratna

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin