Kecaman Suu Kyi Soal Rakhine Ditanggapi Skeptis Pemantau HAM

Naypitaw – Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa mengecam pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine dan mengancam mulai menghukum segala pelaku.

Namun di sisi yang lain dia tak menanggapi tudingan PBB mulai adanya upaya pembersihan etnis terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di Rakhine.

Ini adalah pernyataan nasional pertama dari Hadiah Nobel Perdamaian itu, sejak terjadinya serangan oleh kelompok ekstrimis Rohingya kecil pada 25 Agustus lalu, yg kemudian dibalas oleh militer sehingga 410.000 warga sipil Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh.

Organisasi pemantau HAM, Amnesty International, menyebut pidato Suu Kyi sebagai “paduan antara kebohongan dan tindakan menyalahkan korban” serta menyalahkan pemerintah karena mengabaikan peran militer dalam kekerasan tersebut.

“Kami mengecam segala pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan. Kami berkomitmen buat menegakkan kembali perdamaian dan stabilitas, serta aturan hukum di negara ini,” kata Suu Kyi yg berpidato di ibu kota Myanmar, Naypitaw.

“Kami mulai menghukum seluruh orang, apapun agama, ras, maupun posisi politik mereka, yg terbukti melanggar hukum dan hak asasi manusia,” kata dia.

Suu Kyi tak berkomentar apapun mengenai operasi militer, yg menurut para pengungsi di Bangladesh sudah menyerang warga sipil dan membakar desa-desa. Hingga kini tudingan itu masih belum mampu dibuktikan karena Myanmar masih membatasi kunjungan wartawan ke wilayah konflik.

Namun informasi sejumlah lembaga pemantau HAM dan pengungsi menyampaikan bahwa tentara sudah menggelar aksi pembakaran yg ditujukan bagi mengusir warga Rohingya–yang tak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah–dari Myanmar.

Badan HAM PBB menyebut aksi tersebut sebagai “contoh tipikal pembersihan etnis.”

Myanmar membantah tudingan itu, dengan menyampaikan bahwa pasukan mereka menggelar operasi buat menumpas pemberontakan kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yg bertanggung jawab atas sejumlah serangan sejak Oktober tahun lalu.

Pemerintah menuding ARSA sebagai organisasi teroris yg melakukan pembakaran di desa-desa Rakhine.

Suu Kyi dalam pidatonya pada Selasa nampak berupaya menghindari konfrontasi dengan tentara, yg masih sangat berpengaruh meskipun telah menyerahkan kekuasaan ke tangan sipil sejak transisi demokrasi 2011.

Sementara itu lembaga Human Rights Watch menyampaikan bahwa setengah dari segala desa-desa Rohingya sudah dibakar. Mereka menyampaikan bahwa telah waktunya untuk Suu Kyi bagi mengakui bahwa pasukan militer “tidak mematuhi etika dan membunuh siapapun yg mereka inginkan.”

Amnesti Internasional menyampaikan bahwa “sudah banyak bukti” keterlibatan militer dalam upaya pembersihan etnis.

“Kami menyambut baik kecaman Suu Kyi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine, namun dia masih membisu soal peran militer di sana,” kata Amnesti sebagaimana dilaporkan Reuters.

(Uu.G005)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin