Kelompok Hak Asasi Desak Sanksi Baru Terhadap Myanmar

Yangon – Kelompok hak asasi mendesak penjatuhan sanksi dan embargo senjata terhadap militer Myanmar sebagai tanggapan atas serangan, yg menyebabkan 410.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, demikian diwartakan Reuters, Senin.

Kekerasan terkini di negara bagian Rakhine itu bermula pada 25 Agustus, saat gerilyawan Rohingya menyerang sejumlah pos polisi dan pangkalan militer. Serangan tersebut menewaskan sekitar 12 orang.

Kelompok pemantau hak asasi dan pengungsi Rohingya menyampaikan bahwa pasukan keamanan Myanmar dan warga Buddha Rakhine menanggapi serangan gerilyawan itu dengan kekerasan dan pembakaran bagi mengusir masyarakat Muslim tersebut dari daerah itu.

Myanmar, yg kebanyakan warganya beragama Buddha, menolak pernyataan tersebut. Mereka menyampaikan bahwa pasukannya melakukan pembersihan terhadap pemberontak Tentara Keselamatan Arakan Rohingya (ARSA), yg mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Agustus itu dan serangan serupa dengan kekuatan lebih kecil pada Oktober.

Human Rights Watch (HRW) menyampaikan bahwa pasukan keamanan Myanmar mengabaikan seruan pemimpin dunia atas kekerasan itu, yg mengakibatkan arus besar pengungsi dan kini waktunya menerapkan tindakan tegas terhadap militer Myanmar.

“Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara terkait harus memberlakukan sanksi dan embargo senjata terhadap militer Burma agar mereka mengakhiri operasi pembersihan suku itu,” kata kelompok tersebut dalam pernyataan.

Pemimpin pemerintahan Myanmar dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi sudah mendapat sejumlah kritik dari luar negeri karena dianggap tak berusaha menghentikan kekerasan.

Militer tetap mengendalikan kebijakan keamanan dan cuma memberikan sedikit simpati buat warga Rohingya, di negara yg lalu dikenal dengan nama Burma itu.

Amerika Serikat sudah meminta perlindungan terhadap warga sipil di sana dan seorang wakil asisten kementerian luar negeri, Patrick Murphy, berada di Myanmar pada pekan ini.

Dia mulai mengunjungi Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine, buat bertemu dengan pejabat pemerintah setempat dan perwakilan berbagai lapisan masyarakat, termasuk warga Rohingya, namun dia tak mulai mengunjungi daerah perang di Rakhine utara, demikian Reuters.
(Uu.Aulia/KR-AMQ)

Editor: Heppy Ratna

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin