Menanti Perdamaian Abadi Bagi Rohingya

Jakarta – Orang Rohingya tergolong sebagai etnis paling mengenaskan di muka bumi setelah terusir dari tanah kelahirannya di Myanmar dan harus ditolak ketika lari mencari perlindungan ke negara yang lain guna menghindari kekerasan militer.

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut minoritas Rohingya adalah salah sesuatu dari minoritas yg paling dipersekusi atau paling mendapat perlakuan buruk di dunia.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yg kemudian disakiti, dipersusah atau ditumpas. Nampaknya definisi persekusi itu diakui sejumlah aktivis HAM benar-benar dikerjakan kepada Rohingya oleh otoritas Myanmar bersama dengan pengikutnya yg berkepentingan.

Sejumlah laporan menyebut rumah orang Rohingya dibakar militer Myanmar dan warga sipil bersenjata. Rumah mereka disiram bensin dan sejumlah masalah dibakar bersama penghuninya secara hidup-hidup termasuk mereka golongan lemah merupakan orang tua, perempuan dan anak-anaknya. Otoritas Myanmar menyangkal tak melakukan tindakan represif tersebut dan mengklaim rumah-rumah itu dibakar oleh orang Rohingya sendiri.

Pihak berwenang dari negara yg berbatasan darat dengan Bangladesh itu menolak sudah melakukan diskriminasi terhadap orang Rohingya. Mereka justru mengklaim operasi pasukan keamanan di Rakhine sebagai bagian dari kampanye sah melawan “teroris”.

Meski demikian, justru pemberitaan media melaporkan etnis Rohingya banyak yg eksodus nekat mempertaruhkan keselamatan diri melintas perbatasan negara Myanmar demi harapan hidup. Mereka harus meninggalkan rumah, ladang, tempat usaha, tanah, harta benda dan semacamnya demi menyelamatkan nyawa dan diri dari persekusi meskipun mereka sudah menghuni Rakhine State secara turun temurun berpuluh tahun lamanya.

Lembaga bernama The Independent Burma Human Rights Network menyebutkan otoritas Myanmar melakukan persekusi sistematis terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. Persekusi di Myanmar pada umumnya dikerjakan oleh pemerintah, sejumlah kecil biksu radikal dan kelompok-kelompok ultra-nasionalis.

Perlakuan terhadap 1,1 juta warga etnis Rohingya kini menjadi tantangan besar untuk pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. Anak dari mendiang Perdana Menteri Myanmar terbunuh di masa lalu, Aung San, itu dikritik karena membiarkan persekusi terhadap minoritas Muslim.

Menjadi Rohingya

Setelah lari dan melintasi batas negara, orang Rohingya yg sejatinya mencari suaka juga harus ditolak negara tujuan. Sebegitu dilematisnya menjadi seorang yg terlahir dari rahim ibu dari kalangan Rohingya. Jika mengetahui nasibnya mulai terlunta tentu tak ada satupun manusia yg ingin dilahirkan menjadi seorang Rohingya seandainya harus dipersekusi dan ditolak di tempat tujuan yg seharusnya melindungi mereka.

Atas krisis tersebut, simpati dan bantuan kemanusiaan buat Rohingya selalu mengalir dari semua penjuru dunia bagi etnis tertindas Rohingya. Kendati begitu, tanpa mengesampingkan manfaat yg positif atas simpati dan bantuan kemanusiaan tetap saja persoalan penting Rohingya di Myanmar harus langsung menemukan jalan keluar sehingga etnis yg mayoritas beragama Islam itu mampu nyaman kembali ke tanah kelahiran mereka tanpa harus terlunta-lunta di negara yang lain antah berantah.

Presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) Din Syamsuddin mengapresiasi bantuan kemanusiaan buat Rohingya meskipun sejatinya itu tak memadamkan sumber penting konflik di Rakhine State, Myanmar.

“Kami mendesak ASEAN, OKI dan PBB agar melakukan langkah cepat, tepat dan efektif agar menghentikan tindak kekerasan buat menciptakan perdamaian abadi,” kata Din.

Menurut dia, aksi kemanusiaan masyarakat internasional mampu meringankan beban korban kebrutalan militer Myanmar terhadap Rohingya lewat donasi pangan, bantuan obat-obatan, kesehatan, tempat pengungsian dan semacamnya.

Tetapi, lanjut dia, terdapat masalah mendasar merupakan pada kebijakan pemerintah Myanmar yg cenderung rasialis sehingga Rohingnya mendapatkan diskriminasi, bahkan kekerasan dan persekusi. Maka dari itu, Din mengusulkan perdamaian abadi buat Rohingya dengan pemenuhan hak-hak mereka sebagai manusia.

Din mengibaratkan aksi bantuan kemanusiaan buat Rohingya seperti menanggulangi korban bencana kebakaran sementara penyebab kebakaran itu tak disasar sehingga bencana selalu terjadi.

Menurut Din, yg lebih dibutuhkan ketika ini oleh setiap pihak adalah upaya politik mendesak pemerintah Myanmar agar mengakui Rohingya yg sudah menjadi bagian negara itu selama bertahun-tahun lamanya. Lewat pengakuan itu, maka telah seharusnya Rohingya mulai mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Myanmar.

Kekerasan di Myanmar, kata dia, tak sesuai dengan ajaran agama manapun, termasuk Islam dan Buddha yg sejatinya mengajarkan kasih sayang, kerukunan dan perdamaian antarsesama.

Krisis Multidimensi

Berbicara krisis Rohingya tak mampu melulu menyalahkan faktor agama karena nyatanya banyak masalah menyertainya seperti adanya kepentingan politik, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Etnis Rohingya di awal Myanmar berdiri yaitu sesuatu kesatuan dengan etnis lainnya dan memiliki hak yg sama di negara yg awalnya bernama Birma itu.

Bahkan dua pejabat birokrasi di Myanmar juga berasal dari orang Rohingya. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkuasanya junta militer pada 1960-an di negara itu secara perlahan orang Rohingya dihapus kewarganegaraannya pada 1982 lewat Undang-undang Kewarganegaraan Burma.

Miris, karena tanpa kewarganegaraan maka seseorang atau sekelompok orang mulai kehilangan hak-haknya sebagai warga negara sehingga tak dapat menikmati fasilitas negara bagi masyarakatnya.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Hidayat Nur menyampaikan penghapusan kewarganegaraan buat seseorang atau sekelompok orang mulai sangat fatal. Dia mengambil permisalan suku Jawa di Suriname yg jauh dari Indonesia kemudian dicabut kewarganegaraannya tentu mulai menjadi masalah krusial, seperti menjadikan mereka tak mendapatkan jaminan negara buat mendapatkan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan dan lainnya.

Padahal orang Jawa di Suriname itu telah hidup lama di Benua Amerika sejak zaman penjajahan Belanda. Jika sampai dicabut kewarganegaraannya, orang keturunan Jawa di Suriname mulai kalang kabut antara harus pergi dari tanah kelahirannya atau menjadi pengungsi di negara yang lain tanpa jaminan nasib yg jelas.

Beruntung masalah kewarganegaraan keturunan Jawa di Suriname itu adalah bentuk permisalan. Akan tetapi, sangat sial buat orang Rohingya karena kejadian penghapusan kewarganegaraan itu ternyata benar-benar terjadi. Dengan begitu, mereka tak diakui pemerintahan Myanmar yg kini dikuasai mayoritas orang dari Liga Nasional Demokrasi (NLD) merupakan partai yg dipimpin seorang kalangan sipil Aung San Suu Kyi.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menyampaikan krisis di Rohingya telah berbaur banyak kepentingan tak cuma agama. Apalagi orang Rohingya yg tinggal di Negara Bagian Rakhine yg memiliki cadangan minyak dan gas. Orang militer, birokrasi dan elit tentu milik berkepentingan di Rakhine sehingga secara segera atau tak berusaha mengusir orang Rohingya kemudian menguasai tanahnya secara “gratis”.

Menurut Muhyiddin, masalah Rohingya awalnya memang masalah etnis tetapi berubah menjadi komunal dan selalu membesar bak efek bola salju sehingga masalah semakin pelik.

Menilik Peran Indonesia

Ketua Presidium Alumni 212 Kapitra Ampera yg menjadi salah sesuatu perwakilan pengunjuk rasa di Kedutaan Besar Myanmar berpendapat diplomasi Indonesia ke Myanmar masih kurang “greget” atau keras.

“Pemerintah telah ada langkah diplomasi konstruktif tapi kurang greget tekanannya yg mampu membuat Myanmar langsung menghentikan kejahatan-kejahatannya,” kata Kapitra.

Dia mendorong pemerintah Indonesia agar melakukan langkah memulangkan kembali duta besar Myanmar di Jakarta ke negaranya sehingga bisa memberi tekanan.

Selain itu, lanjut dia, perlu juga buat menutup kantor Kedubes Myanmar di Jakarta, melakukan embargo terhadap Myanmar dan agar Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Rakhine State di Myanmar.

Indonesia sebagai salah sesuatu negara anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) didorong banyak pihak dari dalam dan luar negeri buat memainkan perannya guna ikut mencari jalan keluar krisis Rohingya.

Sejauh ini, Indonesia memilih jalur diplomasi lembut dengan Myanmar bagi solusi jangka panjang etnis Rohingya di Myanmar.

Pemerintah Indonesia perlu mencari solusi permanen atas persoalan Muslim Rohingya dengan meminta pemerintah junta Myanmar mengakui keberadaan minoritas tersebut, kata Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid.

“Dengan demikian, keberadaan Muslim Rohingya diakui sebagai bagian integral sehingga berhak atas kehidupan dan hak sebagai warga negara Myanmar,” katanya.

Menurut dia, solusi permanen itu hendaknya diperjuangkan melalui peran aktif politik luar negeri Indonesia dalam ASEAN di tingkat regional Asia Tenggara, Organisasi Konferensi Islam (OKI) maupun Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Jika solusi permanen yg ditawarkan gagal atau sulit dicapai, pemerintah Indonesia perlu memberikan suaka politik buat Muslim Rohingya atas nama perikemanusiaan, demi menyelamatkan kehidupan mereka dari kepunahan,” katanya.

Editor: Unggul Tri Ratomo

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin