Menteri: Pemerintah Myanmar Akan Ambil Alih Desa-desa Yang Terbakar

Yangon – Pemerintah Myanmar mulai mengatur pembangunan kembali desa-desa yg hancur selama kekerasan di negara bagian Rakhine, kata seorang menteri, Rabu.

Hampir setengah juta warga Muslim Rohingya terpaksa mengungsi karena kekerasan itu, yg dituding pemerintah dipicu oleh para pemberontak Rohingya.

Rencana pembangunan kembali daerah-daerah yg hancur karena terbakar itu sepertinya mulai meningkatkan kekhawatiran soal masa depan 480.000 pengungsi dan tidak mengurangi ketakutan atas praktik pembersihan etnis.

“Menurut undang-undang, tanah yg terbakar mulai menjadi tanah yg dikelola oleh pemerintah,” kata Menteri Pembangunan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali, Win Myat Aye, dalam suatu rapat di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittle, menurut laporan surat kabar Global New Light of Myanmar.

Win Myat Aye juga mengepalai komite yg bertugas menerapkan berbagai rekomendasi bagi mengatasi ketegangan Rakhine yg sudah sekian lama mendidih.

Dengan mengutip undang-undang pengelolaan bencana, Menteri Aye juga menyampaikan dalam meeting dengan pihak berwenang pada Selasa itu bahwa pembangunan kembali mulai menjadi langkah yg “sangat efektif”.

Menurut UU, pemerintah mengawasi rekonstruski daerah-daerah yg rusak dalam bencana, termasuk karena konflik.

Tidak ada informasi rinci soal rencana ataupun akses apa yg dapat didapatkan oleh warga Rohingya saat mereka kembali ke desa-desa tempat mereka berasal.

Menteri Aye belum mampu dihubungi bagi dimintai komentar.

Berbagai kelompok pembela hak asasi manusia yg memakai gambar-gambar satelit menyampaikan bahwa sekitar setengah dari 400-an desa di utara negara bagian Rakhine hangus terbakar dalam kekerasan.

Para pengungsi yg datang di Bangladesh menuding tentara Myanmar dan sejumlah warga Buddha, yg main hakim sendiri, meningkatkan kampanye bagi melancarkan kekerasan serta pembakaran dengan tujuan buat mengusir warga Rohingya dari Myanmar.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi selalu menghadapi serangkaian kritik pedas, juga desakan agar hadiah Nobel Perdamaian yg diterimanya ditarik.

Suu Kyi minggu dulu mengeluarkan kecaman terhadap pelanggaran hak dan ia bertekad bahwa para pelanggar mulai diadili, demikian dikutip dari Reuters.
(Uu.T008)

Editor: Heppy Ratna

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin