Spanyol Kemungkinan Akan Ambil Alih Kendali Catalonia

Madrid – Pemerintah Spanyol mulai mengambil alih kendali Catalonia seandainya pemimpin wilayah itu, Carles Puigdemont, memberikan jawaban tak jelas atas pertanyaan Madrid soal apakah ia sudah mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol, kata Menteri Dalam Negeri Spanyol, Juan Ignacio Zoido, Sabtu.

Puigdemont, Selasa malam, secara simbolis menyatakan kemerdekaan, namun beberapa ketika kemudian menangguhkan pemberlakuan kemerdekaan dan meminta Madrid buat berunding untuk masa depan wilayah itu.

Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, sudah memberi Puigdemont waktu hingga Senin bagi menjelaskan sikapnya. Pemimpin Catalonia itu juga diberi waktu hingga Kamis bagi mengubah pendiriannya seandainya ia bersikeras bagi memisahkan Catalonia dari Spanyol.

Dengan ultimatum itu, Rajoy mengancam buat menangguhkan otonomi Catalonia seandainya Puigdemont memilih kemerdekaan.

“Jawabannya tak boleh bermakna ganda. Dia (Puigdemont) harus menyampaikan ‘ya’ atau ‘tidak’,” kata Zoido, kepada radio Cope.

“Kalau dia menjawab secara tak jelas, itu berarti dia tak mau berdialog dan karena itu pemerintah Spanyol harus mengambil tindakan,” tegasnya.

Puigdemont, yg melakukan konsultasi dengan partai-partai di wilayahnya guna menyiapkan jawaban, menghadapi dilema yg berat.

Jika ia mengatakan, dia memang memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah pusat mulai turun tangan. Jika ia menyampaikan dia tak melakukannya, partai kiri-jauh Catalunya CUP kemungkinan mulai menarik dukungan dari pemerintahan minoritasnya.

CUP pada Jumat mendesak Puigdemont buat secara tegas menyatakan merdeka, yg berarti yaitu pembangkangan terhadap tenggat yg ditentukan pemerintah Madrid. Sikap keras seperti itu juga didukung kelompok sipil berpengaruh pro-kemerdekaan Majelis Nasional Catalunya.

Pemerintah Catalunya menyampaikan 90 persen warga Catalunya sudah memilih buat berpisah dari Spanyol. Pilihan itu muncul setelah Catalunya menggelar referendum pada 1 Oktober, yg dianggap pihak-pihak berwenang di Madrid sebagai tindakan ilegal. Akan tetapi, angka 90 persen itu diperoleh cuma oleh 42 persen pemilih yg milik hak suara.

Berdasarkan Bab 155 Konstitusi Spanyol, pemerintah pusat di Madrid boleh menangguhkan otonomi politik suatu wilayah seandainya wilayah yg bersangkutan melanggar hukum. 

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin