Turis Dilarang Daki Uluru Australia Mulai Oktober 2019

Canberra – Dewan Taman Nasional Uluru-Kata Tjuta Australia sepakat melarang turis mendaki salah satu ikon Australia berbentuk batu besar bernama Uluru.
Keputusan bersejarah tersebut diumumkan oleh dewan pengurus, yg terdiri dari delapan pemilik lahan adat dan tiga perwakilan dari Taman Nasional.
Mendaki batu, yg dianggap sakral oleh orang-orang Anangu dan banyak suku asli, mulai dilarang pada Oktober 2019 dan seterusnya.
Para pengunjung Uluru, yg juga dikenal sebagai Batu Ayers, sudah dinasihati bahwa orang-orang Aborigin lebih suka mereka tak memanjat batu selama beberapa dekade, namun masih diperbolehkan melakukan perjalanan seandainya mereka menginginkannya.
Sammy Wilson, ketua dewan pengurus dan pemilik tradisional situs tersebut, menyampaikan dalam sambutannya kepada dewan bahwa situs tersebut memiliki makna budaya yg dalam.
“Beberapa orang di bidang pariwisata dan pemerintahan misalnya mungkin sudah menyampaikan bahwa kami perlu merahasiakannya tetapi bukan hukum mereka yg berada di tanah ini,” kata Wilson.
“Ini adalah tempat yg sangat penting, bukan taman bermain atau taman hiburan seperti Disneyland,” tambahnya.
“Keputusan ini membuat suku Anangu dan Non-Anangu merasa bangga, buat menyadari, tentu saja ini adalah hal yg benar buat menutup ‘taman bermain’,” tandasnya.
Larangan pendakian mulai dimulai pada 26 Oktober 2019, yg menandai 34 tahun sejak kepemilikan situs tersebut dikembalikan ke pemilik tradisionalnya.
Pendakian batu, yg terletak lebih dari 1.500 kilometer utara Adelaide di Australia Tengah itu, dimulai pada 1930-an, namun tak ada pagar sampai 1966.
Setidaknya ada 36 kematian orang yg mendaki situs ini sejak tahun 1950an dan 74 pertolongan dikerjakan kepada orang-orang yg membutuhkan perhatian medis antara tahun 2002 dan 2009 saja.
Pada tahun, sekitar 16,2 persen pengunjung mendaki Uluru, angka tersebut turun dari 38 persen 2010, menurut data Pertamanan Australia.
Berdasarkan peraturan ketika ini, dewan Taman Nasional Uluru-Kata Tjuta cuma mampu memilih buat menutup kawasan batu tersebut ketika kurang dari 20 persen pengunjung melakukan pendakian.
David Ross, Direktur Dewan Pertanahan Pusat, menggambarkan keputusan tersebut sebagai “mengoreksi kesalahan yg bersejarah”.
“Keputusan ini sudah lama sekali tiba dan pikiran kami ada pada para tetua yg sudah merindukan hari ini tetapi tak lagi bersama kalian bagi merayakannya,” Ross menyampaikan kepada Fairfax Media, Kamis.
Keputusan buat melarang pendakian terjadi setelah puluhan tahun Penduduk Asli Australia tersinggung oleh perilaku orang-orang yg memilih buat mendaki batu tersebut.
Saat larangan mendaki diumumkan, tiga turis yg diselamatkan setelah menyimpang dari jalur pendakian yg ditentukan pada 2016 menghadapi pengadilan Alice Springs, di mana perkara mereka ditunda.
Dalam pidatonya, Wilson menyampaikan bahwa orang-orang Anangu merasa tertekan karena pendakian itu selama beberapa dekade.
“Selama bertahun-tahun, Anangu merasakan intimidasi, seolah ada yg memegang pistol ke kepala kami agar tetap terbuka,” katanya.
“Tanah ini memiliki hukum dan budaya. Kami menyambut wisatawan disini. Menutup pendakian bukan sesuatu yg perlu dikeluhkan, tetapi bagi dirayakan,” pungkasnya. Demikian dilansir Kantor Berita Xinhua.

Penerjemah: Sella Panduarsa Gareta

Editor: Ida Nurcahyani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin