UNHCR: Tiga Juta Penduduk Dunia Membutuhkan Kewarganegaraan

Jenewa – Setidaknya tiga juta orang di segala dunia yg kebanyakan dari mereka adalah minoritas tak memiliki kewarganegaraan, status yg menghilangkan identitas, hak, dan tak jarang pekerjaan, Badan Pengungsi PBB menyebutkan, Jumat.

Muslim Rohingya di Myanmar yg mayoritas beragama Buddha menjadi kelompok minoritas tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia, dengan sekitar 600.000 orang sudah mengungsi akibat kekerasan dan penindasan sejak akhir Agustus dan kini berlindung di Bangladesh, katanya.

Dalam sebuah laporan, “Ini Rumah Kita – Minoritas Tanpa Negara dan Pencarian mereka buat Kewarganegaraan”, Komisaris Tinggi bagi Pengungsi PBB (UNHCR) meminta pemerintah agar mengakhiri praktik yg diskriminatif pada tahun 2024.

“Jika anda tinggal di dunia ini tanpa kewarganegaraan, maka anda tak milik identitas, tanpa dokumentasi, tanpa hak dan status yg kalian dapatkan dengan mudah…untuk memiliki pekerjaan, pendidikan, mengetahui bahwa anak Anda berada di suatu tempat,” tutur Carol Batchelor, Direktur Divisi Perlindungan Internasional UNHCR dalam sebuah berita singkat.

Pemerintah harus memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang yg lahir di wilayah mereka karena seandainya tak maka mereka tak memiliki kewarganegaraan, dan memfasilitasi naturalisasi buat penduduk tanpa kewarganegaraan, kata UNHCR.

Kelompok tanpa negara lainnya, yg banyak di antaranya sudah tinggal beberapa generasi di tanah air mereka, termasuk suku Kurdi di Suriah, Karana di Madagaskar, Roma di Macedonia yg yaitu bekas Republik Yugoslavia, dan Pemba di Kenya, tulis laporan tersebut.

“Kami bisa secara konkret menyampaikan ada lebih dari tiga juta orang tanpa kewarganegaraan yg teridentifikasi, tetapi itu tentu saja bukan jumlah total,” kata Batchelor seperti dikutip Reuters.

“Kita perlu memastikan bahwa tak ada pengecualian yg disengaja dan sewenang-wenang atau perampasan kebangsaan,” pungkas Batchelor menambahkan.

Ketika ditanya apakah Rohingya masuk dalam kategori yg sengaja dikecualikan dan kehilangan kewarganegaraannya, Batchelor menyampaikan bahwa ia cuma dapat melihat hasilnya, bahwa Myanmar memiliki UU kewarganegaraan. UU ini menguraikan kategori orang-orang yg dianggap sebagai warga negara Myanmar.

“Namun Rohingya tak ada dalam daftar itu”, katanya dengan tegas.

Sekitar 30.000 orang tanpa kewarganegaraan di Thailand sudah memperoleh kewarganegaraan sejak 2012, serta Makonde, sebuah komunitas berjumlah sekitar 4.000 orang sudah menjadi suku ke-43 yg diakui secara resmi di Kenya tahun lalu, kata laporan tersebut.

“Kami melihat pengurangan di Thailand, di Asia Tengah, di Rusia, di Afrika Barat. Tapi jumlahnya hampir tak sebesar yg mereka perlukan bagi mengakhiri ketiadaan hukum pada tahun 2024,” kata Melanie Khanna, Ketua bidang Tanpa Kewarganegaraan UNHCR.

(Uu.R029) 

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin