Hak Kesehatan Anak Pada Jaminan Kesehatan Nasional

Jakarta – Anak yaitu aset dan tunas bangsa yg menjadi generasi penerus pembangunan dan pemimpin masa depan bangsa.

Untuk itu, segala anak, tanpa terkecuali untuk anak yg berkebutuhan khusus (disabilitas), memerlukan keadaan yg baik, nyaman, aman dan menjamin tumbuh kembang secara layak dan optimal secara layak dan optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Pemenuhan terhadap kebutuhan anak tersebut perlu diakomodasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yg sudah dijalankan sejak tahun 2014.

JKN yaitu program strategis nasional dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan anak. Anak yg sehat yaitu modal dasar dalam membangun sebuah peradaban yg maju dan berkebudayaan.

Total kepesertaan anak dalam program JKN per 17 Agustus 2018 mencapai 28,98 persen dari jumlah kepesertaan JKN sebanyak 201.027.362 jiwa, namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya terkait manfaat yg sesuai dengan kebutuhan perlindungan dasar kesehatan anak, peningkatan pelayanan kesehatan, sinkronisasi data, kepesertaan dan memperluas sosialisasi.

Perlu diketahui, ada sekitar 55 persen permasalahan penyakit anak adalah penyakit menular. Penyakit tersebut antara yang lain adalah diare, ISPA, dan penyakit kulit. Ketika persoalan penyakit tersebut yg perlu ditingkatkan adalah bagaimana memperbaiki lingkungan, sanitasi, udara.

“Ini yg perlu diperbaiki bagi menyehatkan anak. Ini yg perlu diutamakan,” kata Prastuti Soewondo Khusnun, Kepala Pokja Kebijakan Jaminan Kesehatan TNP2K, ketika ditemui di acara Forum Dialog Nasional Hak Kesehatan Anak dalam Perspektif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jakarta, baru – baru ini.

Untuk memperkuat pelaksanaan JKN, Presiden sudah mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yg menginstruksikan kepada 9 K/L dan para Gubernur serta Walikota buat mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan pembiayaan program JKN dan memastikan peningkatan kualitas pelayanan untuk peserta JKN.

Selain itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai lembaga yg diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 buat merumuskan kebijakan umum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait implementasi jaminan sosial, dalam proses pembahasan revisi ke 5 Perpres JKN sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi, diantaranya:

1. memastikan segala anak dari elemen apapun terpenuhi hak layanan kesehatannya dengan memasukan UU Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pertimbangan hukum Perpres JKN.

2. Memastikan bayi baru lahir terlindungi terlebih lalu dengan memperpanjang waktu pendaftaran buat anak (30 Hari).

3. Memastikan setiap anak yg didaftarkan ke catatan sipil segera dianggap terdaftar JKN melalui penyederhanaan terhadap proses

4. Memastikan setiap anak yg didaftarkan ke catatan sipil segera dianggap terdaftar JKN melalui penyederhanaan terhadap proses
pendaftaran kepesertaan JKN.

5. Memastikan segala anak terlindungi haknya dengan kepastian pelayanan penuh tanpa prosesadministrasi yg rumit. Mengelompokan semua anak dibawah 18 tahun secara otomatis sebagai peserta PBI.(tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com

Post Author: admin