Kemenkes Bicara Soal Urun Biaya BPJS Kesehatan

Jakarta – Kementerian Kesehatan RI, melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Sundoyo menjelaskan soal urun biaya tambahana yg ada di dalam program jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan.

Menurutnya, urun biaya ini cuma bagi pelayanan kesehatan tertentu yg dianggap menimbulkan penyalahgunaan. Pada dasarnya, urun biaya nantinya tak diperlakukan bagi segala pelayanan kesehatan.

“Urun biaya adalah tambahan biaya yg dibayar oleh peserta pada ketika memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yg mampu menimbulkan penyalahgunaan pelayanan,” kata Sudoyo ketika ditemui di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin, (28/01/2019).

Masih menurutnya, urun biaya dikenakan tak bagi segala pelayanan kesehatan. Karena itu, yaitu pelayanan yg dipengaruhi oleh selera dan perilaku peserta.

“Nantinya, dibayarkan kepada fasilitas kesehatan setelah memperoleh manfaat pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Meski begitu, pemerintah masih belum memberlakukan ketetapan terkait urun biaya tambahan tersebut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga kini, tim yg mulai merumuskan apa saja macam pelayanan dalam program JKN yg dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan sehingga mulai dikenakan biaya tambahan, masih dalam proses pembentukan.

“Sekarang dalam proses tim pengkajian. Ini masih dalam proses. Proses pembentukkan tim dan usulan – usulan,” ujarnya.

Dia menegaskan, target tim terbentuk diharapkan mulai rampung pada akhir bulan Januari. (tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com

Post Author: admin