Menkes: Vaksin MR Tetap Berjalan

Jakarta – Pelaksanaan pemberian vaksin MR (Measles Rubella) di luar Jawa, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nila F Moeloek, menjelaskan program tersebut tetap berjalan meskipun sambil menunggu sertifikasi halal.

Pada Jumat lalu, Kementerian Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) duduk bersama bagi membahas tentang sertifikasi halal dari vaksin MR tersebut. Ini ditujukan buat produsen yg mengeluarkan vaksin tersebut.

“Ada suatu permintaan MUI dan aku juga Kemenkes duduk bersama dengan ketua MUI dan jajarannya telah melakukan kesepakatan imunisasi tak tolak. MUI menyadari dan mendukung dilakukannya imunisasi bagi tindakan pencegahan di sini penyakit. Tapi mereka meminta menjamin bagi yg muslim buat sertifikasi halal. Ini dari produsen, PT Biofarma diminta vaksin MR ini import dari India,” papar Menkes RI, di Jakarta, Minggu, (05/08/2018).

Masih menurutnya, pihak Kemenkes dengan Biofarma meminta apakah ada sebuah material yg bersinggungan atau tak (dengan yg tak halal) walaupun misalnya bersinggungan tentu MUI menyadari ini demi kepentingan kesehatan oleh karena itu, program ini tetap dijalankan.

“Menurut fatwa nomor 4 tahun 2016 seandainya ini memang mubah (tidak ada yg yang lain atau alternatif lain) ini diperbolehkan dalam hal ini darurat. Saya mengingatkan penyakit ini enggak ada pengobatannya kalian coba meningkatkan agar gejala ini berkurang. Misalnya seperti campak kalau gizi turun berat sekali kalian menolong agar tak terjadi kematian,” tambahnya.

Untuk Rubella, hal yg sangat ditakutkan adalah saat seseorang terkena rubella dan menular kepada Ibu hamil, ini mulai menimbulkan kecatatan pada anak.

“Rubella kami takuti kalau terkena tak imunisasi secara komunitas ini mulai terkena bayi anak kami lahir cacat dengan ketulian, kebutaan, jantung bocor dan kejang-kejang dsb. Dan ini menjadi beban negara,” ujarnya.

Maka dari itu program ini tetap berjalan tapi tetap menunggu proses sertifikasi halal buat meyakinkan. Jadi dalam hitungan jari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) bersedia melakukan pengecekan dokumen. Sementara ini segala dokumen sedang dilengkapi oleh produsen. (tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com

Post Author: admin