MUI, Kemenkes, IDAI Duduk Bersama

Jakarta – Berkaitan dengan yg muncul di media sosial tentang vaksin MR (Measles Rubella) kepala dinas kesehatan provinsi, MUI Provinsi menjelaskan yg berkaitan aspek keagaaman dan kesehatan.

Tiga hari pasca diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 tahun 2018, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Anung Sugihantono, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, menghadiri meeting yg mengandung seluruh Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan MUI dari 34 Provinsi Seluruh Indonesia.

Pertemuan yg diselenggarakan pada Kamis, (23/08/2018) pagi, di Kementerian Kesehatan dikerjakan dalam rangka bertujuan buat penyebarluasan keterangan secara utuh kepada pemegang program kesehatan (khususnya terkait program imunisasi) di daerah serta masyarakat mengenai pentingnya mendapatkan imunisasi MR.

“Di dalam proses pemeriksaan dan kajian LPPOM MUI, menyimpulkan bahwa di dalam proses produksinya memanfaatkan unsur yg berasal dari babi. Karenanya, sesuai dengan fatwa MUI sebelumnya, faksin itu haram. karena pada produksi vaksin memakai bersentuhan babi meskipun tak kelihatan hasil akhirnya,” papar Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, ketika ditemui di Kemenkes RI, Jakarta, Kamis, (23/08/2018).

Namun, setelah mendiskusikan hal ini kepada profesional dan ahli dalam bidang kesehatan, MUI memutuskan Fatwa Nomor 33 tahun 2018 yg menyatakan, para ulama bersepakat buat membolehkan (mubah) penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) yg yaitu produk dari Serum Institute of Indonesia (SII) bagi program imunisasi ketika ini.

“Keputusan ini didasarkan pada tiga hal, yaitu, keadaan darurat syar’iyyah, informasi dari ahli yg kompeten dan dipercaya menyatakan bahwa terdapat bahaya yg mampu timbul bila tak diimunisasi, dan belum ditemukan adanya vaksin MR yg halal dan suci hingga ketika ini,” tambahnya.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Anung Sugihantono menyambut baik hal tersebut. Program vaksin MR yg ketika ini sedang berlangsung di luar Jawa tetap berjalan.

“Hingga kini cakupannya telah mencapai yg terakhir adalah 30,2 persen. Itu adalah prosentase total dari 28 provinsi,” ujar Anung.

Masih menurut Anung, buat Dinas Kesehatan di daerah lainnya mampu membaca edaran yg telah dikeluarkan MUI secara menyeluruh.

“Untuk teman – teman di daerah dapat membaca ini secara utuh,” tegas Anung.(tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com

Post Author: admin