Penting, Benahi Sistem Kesehatan

Jakarta – Untuk mensiasati defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah perlu benahi sistem kesehatan secara mendasar. Mengapa?

Pembenahan sistem kesehatan itu ditujukan buat menyelesaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yg berdampak pada industri kesehatan secara luas.

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik yg diselenggarakan oleh Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) bertajuk Catatan Wajah Sistem Kesehatan Indonesia 2017: Mensiasati defisit BPJS dan Upaya peningkatan pelayanan kesehatan era JKN di Jakarta, baru – baru ini.

Hadir sebagai panelis dalam diskusi publik itu, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Chrisma Aryani Albandjar, Praktisi kesehatan dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta Prof Laksono Trisnantoro, Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Beno Herman, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Susi Setiawaty, Praktisi kesehatan dari RS Jantung Harapan Kita Dr Anwar Santoso, dan Chairman dan Founder Chapters Luthfi Mardiansyah.

“Sistem kesehatan di Indonesia yaitu salah satu tonggak dari keberlangsungan kekuatan sumber daya manusia (SDM). Presiden sangat berkomitmen mengawal sektor kesehatan antara yang lain dengan program Kartu Indonesia Sehat. Itu yaitu komitmen Presiden bahwa kesehatan tak mulai pernah dikompromikan. Semua orang harus memiliki akses kesehatan. Bukan cuma tuntutan undang-undang, tetapi itu komitmen yg mendasar,” kata Chrisma Aryani Albandjar.

Masih menurutnya, defisit yg terjadi di BPJS Kesehatan yaitu impact (dampak) dari sistem kesehatan di Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomitmen buat membenahi sistem kesehatan baik dari sisi pasokan (supply side) dan sisi permintaan (demand side). JKN yaitu upaya pemerintah buat membangun sisi permintaan.

“Tapi kalau sisi supply tak bisa memasok atau mendorong, JKN tak mungkin berjalan dengan baik. Kami juga paham, kalau kalian terfokus pada persoalan defisit, layanan kesehatan mulai terbengkalai,” tambahnya.

Chrisma menambahkan, defisit BPJS Kesehatan sudah menimbulkan berbagai polemik di publik terutama mengenai harga dan ketersediaan obat, layanan kesehatan berkurang, dan lainnya.

“Tapi, kalian harus melihat pada sistem kesehatan. Indonesia telah terlalu lama under investment dalam sektor kesehatan. Jadi saat JKN bergulir, maka masyarakat yg sebelumnya tak mampu mengakses, tiba berbondong-bondong. Akhirnya fasilitas kesehatan penuh. Dokternya kurang. Obatnya tak ada. Sistem logistik obatnya tak benar,” ujarnya.

Menurut dia, Presiden Jokowi juga menyadari bahwa kini orang berbondong-bondong buat memakai akses kesehatan yg diberikan pemerintah. Itu berarti mereka dapat mendapatkan akses ke rumah sakit.

“Kita telah mendorong demand side, setelah itu kami perbaiki supply side,” paparnya.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah berkomitmen buat selalu memperkuat dukungan terhadap program JKN, terutama dari sisi perbaikan sistem. Ini telah amanat undang-undang dan komitmen pemerintah. Caranya dengan mendorong BPJS Kesehatan bagi transparan dan akuntabel dalam menjalankan program JKN.

“Misalnya, berbagi data dengan kementerian yg relevan tupoksinya,” paparnya.

Selain itu, Chrisma menerangkan, pihaknya juga mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bagi mendukung program JKN serta mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bagi perbaikan dari sisi supply, misalnya ketersediaan obat, sistem logistik obat.

“Kita mampu ubah regulasi seandainya itu terbukti tak menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.(tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com

Post Author: admin