17 Tahun Tragedi Wasior, Kontras Nilai Pemerintahan Jokowi Belum Lakukan Apa-apa

JAKARTA, – Tanggal 13 Juni 2018 kemarin, yaitu peringatan 17 tahun peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Wasior, Papua.

Komisi buat Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pemerintahan Joko Widodo yg telah memasuki akhir kepemimpinannya belum juga melakukan apapun demi penyelesaian masalah tersebut.

“Padahal hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menyatakan, ada dugaan pelanggaran HAM berat yg mengakibatkan empat warga sipil meninggal dunia, 39 luka, 5 orang jadi korban penghilangan paksa dan 1 orang jadi korban kekerasan seksual,” ujar Koordinator Kontras Yati Andriani melalui siaran pers, Kamis (14/6/2018).

Baca juga: Jaksa Agung Sebut Ada Pihak yg Hambat Rekonsiliasi Kasus Pelanggaran HAM

Tahun 2004, Kejaksaan Agung juga telah melimpahkan berkas penyelidikan perkara itu ke tahapan penyidikan dan penuntutan.

Berkas itu cuma sempat dua kali bolak-balik dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.

Tahun 2008, Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan tersebut kembali ke Kejaksaan Agung.

“Tapi hingga ketika ini tidak ada kemauan dari Kejaksaan Agung buat melakukan proses penyidikan atas masalah ini,” lanjut Yati.

Sikap Jaksa Agung itu sangat disayangkan. Sebab, bertolak belakang dengan janji pemerintah Indonesia kepada komunitas internasional di dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) PBB pada 3 Mei 2017 lalu.

Baca juga: Jaksa Agung: Bukti Minim, Siapapun Pemimpin Sulit Bawa Kasus HAM ke Peradilan

Dalam sidang itu, Indonesia menjanjikan mulai menyelesaikan masalah ketidakadilan di Papua.

Bahkan, lanjut Yati, salah satu poin yg disebutkan bahwa Kejaksaan Agung RI sedang mempersiapkan Pengadilan HAM ad hoc di lingkup Pengadilan Negeri Makassar.

“Tapi sekali lagi hingga ketika ini janji tersebut masih belum direalisasikan,” ujar Yati.

Belakangan, Kontras malah melihat sikap Jaksa Agung HM Prasetyo bertolak belakang dengan janji komunitas internasional tersebut.

Baca juga: Konflik dan Pelanggaran HAM, Catatan Kelam 20 Tahun Reformasi

Dalam pernyataannya di depan media massa, 1 Juni 2018, lanjut Yati, Jaksa Agung malah mengatakan, masalah pelanggaran HAM berat masa dulu sulit diselesaikan melalui jalur yudisial.

Oleh sebab itu, pemerintah berencana menyelesaikan hal itu melalui non-yudisial.

Salah satu yg mulai ditempuh Jaksa Agung adalah pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yg diketuai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Kontras menilai, pembentukan DKN tidak sesuai dengan azas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di mana seharusnya semua hasil penyelidikan Komnas HAM ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan.

“Presiden harus mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi dan tindakan tegas atas Jaksa Agung dan Menko Polhukam yg tengah berupaya menutup mekanisme pengadilan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk Wasior Wamena,” ujar Yati.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin