Ada Apa Di Balik Keengganan Jokowi Tanda Tangani UU MD3?

JAKARTA, – Keengganan Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah atau MD3 yg baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat RI, menuai tanda tanya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, Presiden enggan menandatangani pengesahan UU MD3 sebagai bentuk protes terhadap pasal-pasal yg menuai kontroversi publik.

Pasal yg dimaksud soal penghinaan terhadap parlemen, pasal tentang memberikan wewenang kepada Polri buat menghadirkan seseorang dalam pertemuan DPR, hingga pasal izin Presiden dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg tersangkut masalah hukum.

Pertanyaannya, mengapa kini pemerintah “balik badan”? Padahal, UU yaitu produk bersama yg dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.  

Yasonna tak lapor Presiden

Yasonna mengaku, tak melaporkan dinamika yg terjadi ketika pembahasan UU MD3 kepada Presiden Jokowi.

Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU MD3 itu melalui meeting paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (12/2/2018).

“Waktunya itu kan sangat padat, jadi baru tadi (Selasa kemarin) aku melaporkan,” ujar Yasonna ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Namun, Yasonna membantah Presiden Jokowi marah karena tak mendapatkan laporan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna LaolyFabian Januarius Kuwado Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

Yasonna menjelaskan, substansi UU MD3 sebenarnya mengatur internal para wakil rakyat sehingga peran pemerintah lebih pada menjaga agar undang-undang itu tak merugikan masyarakat.

“Saya dan Pak Presiden lebih ke diskusi. Enggak (marah) lah. Kami jelaskan saja kepada Pak Presiden bahwa ini (UU MD3) kan lebih berkaitannya dengan rumah tangga di Dewan Perwakilan Rakyat dan lainnya,” ujar Yasonna.

Meski substansi UU MD3 lebih mengatur internal para wakil rakyat, Yasonna mengatakan, pemerintah berdebat panjang dan alot buat menjaga agar undang-undang tersebut tak merugikan masyarakat.

Apalagi, awalnya pemerintah cuma mengajukan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) soal penambahan kursi pimpinan DPR.

Baca juga : Yasonna Sebut Jokowi Mungkin Tidak Akan Tandatangani UU MD3

Namun, dalam perjalananya, para wakil rakyat tidak mengurangi sejumlah pasal yg ketika ini menuai kontroversi.

Yasonna mengatakan, misalnya soal memberikan wewenang kepada Polri bagi menghadirkan seseorang dalam pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Pasal 73 UU MD3.

Saat pembahasan revisi UU MD3, pemerintah mendorong perlunya dibuat aturan teknis mengenai hal itu. Sebab, pemanggilan paksa seseorang dalam pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat RI sebenarnya telah tertuang pada UU MD3 sebelu revisi.

“Pemanggilan paksa kan telah ada di undang-undang yg sebelumnya, cuma tinggal mengatur ketentuan bagaimana itu dikerjakan melalui peraturan Kapolri, itu saja,” ujar Yasonna.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin