Ahli: Miryam Penuhi Unsur Perbuatan Korupsi

Jakarta – Ahli hukum pidana Universitas Soedirman Noor Aziz Said menyampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani memenuhi unsur perbuatan korupsi merupakan dengan memberikan informasi tak benar.

“Karena Pasal 22 itu perumusannya dititikberatkan pada rumusan perbuatan bukan pada terjadinya akibat maka yg bersangkutan memberikan informasi tak benar dan tahu dia memenuhi unsur-unsur pasal 242 KUHP yg bila dikerjakan dalam kasus tindak pidana korupsi maka perbuatan itu bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi,” kata Noor dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Noor diperiksa sebagai ahli bagi terdakwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani yg didakwa memberikan informasi yg tak benar dengan sengaja memberikan informasi dengan cara mencabut seluruh keterangannya yg pernah diberikan dalam BAP penyidikan dalam perkara korupsi KTP-e.

Miryam didakwa dengan pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP yg mengatur mengenai orang yg sengaja tak memberi informasi atau memberi informasi yg tak benar dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Sedangkan pasal 242 ayat 1 KUHP menurut Noor adalah barang siapa dalam kondisi di mana undang-undang menentukan supaya memberi informasi di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada informasi yg demikian, dengan sengaja memberi informasi palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yg khusus ditunjuk buat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

“Memberikan informasi yg tak benar mampu disampaikan di depan pengadilan dan di luar pengadilan, yg utama dia memberikan informasi di atas sumpah, tak terbatas di pengadilan tetapi juga di luar pengadilan seperti di penyidikan,” ungkap Noor.

“Jadi terdakwa ini memberikan informasi tak benar beri informasi di depan sidang atau di luar?” tanya hakim anggota Anwar.

“Di depan sidang,” jawab Noor.

“Apakah terdakwa memberikan informasi dengan paksaan karena penyidik memaksa?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

“Yang disampaikan penyidik bahwa mereka tak merasa memaksa pada terperiksa dan penyidik menyerahkan bagi dibaca kembali sebelum ditanda tangan bahkan ditanya apa ada yg keliru atau ditambahkan sebelum tanda tangan. Maka itu bukan daya paksa bila diberikan waktu itu membaca kembali kalau memang seperti itu tak ada paksaaan,” jawab Noor.

Menurut Noor berdasarkan pasal 48 KUHP ada tiga macam daya paksa merupakan bersifat absolut, bersifat relatif dan yg yaitu suatu kondisi daruruat.

“Daya paksa itu ada apabila ada tekanan yg begitu kuat oleh karena itu doktrin hukum pidana, absolut tak mampu dilawan, atau relatif merupakan mampu dilawan,” jawab Noor.

“Bagaimana dengan terdakwa?” tanya JPU.

“Menurut pendapat aku apabila mengacu kepada penyidik malah tak ada daya paksa, absolut, relatif, maupun biasa,” jawab Noor.

Dalam masalah ini, Miryam didakwa memberikan informasi yg tak benar dengan sengaja memberikan informasi dengan cara mencabut seluruh keterangannya yg pernah diberikan dalam BAP penyidikan yg menerangkan antara yang lain adanya penerimaan uang dari Sugiharto dengan alasan pada ketika pemeriksaan penyidikan sudah ditekan dan diancam oleh tiga orang penyidik KPK padahal alasan yg disampaikan terdakwa tersebut tak benar. Pencabutan BAP itu terjadi dalam sidang pada Kamis, 23 Maret 2017.

Selanjutnya pada Kamis, 30 Maret 2017 JPU menghadirkan kembali Miryam di persidangan bersama tiga penyidik merupakan Novel Baswedan, MI Susanto dan A Damanik. Ketiga penyidik itu menerangkan bahwa mereka tak pernah melakukan penekanan dan pengancaman ketika memeriksa terdakwa sebagai saksi, lebih lanjut diterangkan dalam empat kali pemeriksaan pada 1, 7, 14 Desember 2016 dan 24 Januari 2017 kepada terdakwa diberi kesempatan buat membaca, memeriksa dan mengoreksi keerangannya pada setiap akhir pemeriksaan sebelum diparaf dan ditandatangani Miryam.

Setelah mendengar informasi tiga penyidik KPK, hakim kembali menayakan kepada Miryam terhadap informasi tersebut. Atas pertanyaan hakim, Miryam tetap pada jawaban yg menerangkan bahwa dirinya sudah ditekan dan diancam penyidik KPK ketika pemeriksaan dan penyidikan serta dipaksa mendatangani BAP sehingga Miryam tetap menyatakan mencabut seluruh BAP termasuk informasi mengenai penerimaan uang dari Sugiharto.

Terhadap perbuatan tersebut, Miryam didakwa dengan pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP yg mengatur mengenai orang yg sengaja tak memberi informasi atau memberi informasi yg tak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin