Ajudan Novanto Mengaku Tidak Kenal Terdakwa KTP-e

Jakarta – Corneles Towoliu, ajudan Setya Novanto mengaku tak kenal dengan para terdakwa masalah KTP-elektronik (KTP-e) antara yang lain Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong.

Hal tersebut, dikatakannya setelah penyidik KPK menyodorkan sekitar tujuh foto dan kemudian dikonfirmasi apakah dirinya mengenal dengan orang-orang yg ada pada foto tersebut.

“Tidak kenal mereka. Dikonfirmasi ditanyakan kenal tidak. Saya tak kenal,” kata Corneles seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin.

KPK memeriksa Corneles sebagai saksi buat tersangka Setya Novanto dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Lebih lanjut, ia pun mengaku dikonfirmasi oleh penyidik terkait keadaan Setya Novanto.

“Tadi di dalam ditanyakan apakah benar kalau Pak Novanto sakit. Benar kalau dia sakit. Kalau soal sakitnya aku tak ngerti, itu dokter yg tahu,” tuturnya.

Selanjutnya, ia juga mengaku dikonfirmasi terkait proyek KTP-e, namun ia menyatakan tak mengetahuinya sama sekali.

“Itu juga ditanyakan kepada aku tapi aku tak tahu sama sekali. Sampai detik ini aku juga tak mengenal orang-orang yg disebutkan itu,” ujarnya.

Terkait pekerjaannya, Corneles mengaku bertugas buat mengantar anak Setya Novanto ke sekolah.

“Semenjak anaknya dari TK, sekarang kelas enam SD,” kata Corneles.

KPK sudah memutuskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka masalah dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

Setya Novanto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang yang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yg ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yg melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yg ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga bisa merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang yang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

(T.B020/I007)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin