Akan Diadukan Ke DKPP Soal Iklan PSI, KPU Hormati Sikap Bawaslu

JAKARTA, – Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI Wahyu Setiawan mulai menghormati keputusan Bawaslu seandainya mulai melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami menghormati segala pihak yg mengajukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan yg berlaku, ketentuan berlakunya kan mampu saja ada upaya melaporkan ke DKPP ini kan prosedurnya,” kata Wahyu ketika dihubungi, Senin (4/6/2018).

Bawaslu mulai melaporkan KPU ke DKPP karena dianggap tak konsisten dalam memberikan pernyataan selama penanganan proses dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yg menyeret Partai Solidaritas Indonesia ( PSI).

Baca juga: Kasus Iklan PSI di SP3, Polri Sebut KPU Beri Keterangan Berbeda

Wahyu mengatakan, pernyataan dirinya ketika memberi informasi di Sentra Gakkumdu bukan satu-satunya yg menjadi pertimbangan penyidik.

Wahyu menuturkan, ada berbagai yg memberikan informasi dan ditambah barang bukti yg menjadi pertimbangan Sentra Gakkumdu mengambil kesimpulan.

“Sentra Gakkumdu bukan kewenangan aku itu kewenangan (Sentra) Gakkumdu melalui bareskrim Mabes Polri, jadi pernyataan aku bukan pernyataan satu-satunya, tapi juga ada pernyataan dari pihak yg berpekara, ada pernyataan dari Bawaslu sendiri, ada pernyataan dari ahli UGM, UI, UNJ gitu juga ada pernyataan dari kepolisian,” kata Wahyu.

Saat ditanya akankan menyiapkan langkah hukum seandainya nantinya Bawaslu melaporkan KPU ke DPKK, Wahyu menyakan KPU belum menyiapkannya.

Baca juga: Terkait Kasus PSI, Bawaslu Akan Laporkan KPU ke DKPP

“Ya kalian belum sampai itu (menyiapkan langkah hukum) kan kami juga belum dilaporkan atau tidak. Jadi kita belum dapat menyatakan mulai bersiap menghadapi atau belum,”ucap Wahyu.

Sebelumnya, Bareskrim Polri membenarkan pihaknya sudah memberhentikan perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal itu setelah Bareskrim mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan. Dengan begitu, maka masalah iklan PSI resmi dihentikan penyidikan masalah pidananya.

TV Pemberhentian masalah ini ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 pada Kamis lalu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin