Aktivis Serukan Penolakan Politisasi Dan Korupsi Sumber Daya Alam

JAKARTA, – Aktivis yg tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari menyerukan penolakan terhadap politisasi dan korupsi sumber daya alam.

Para aktivis menilai, sumber daya alam sudah dijadikan komoditas politik dan sumber pendapatan yg tak sah melalui praktik korupsi.

“Menempatkan alam sebagai komoditas sudah menempatkan masa depan ratusan juta orang Indonesia dalam situasi terancam. Komodifikasi alam melahirkan kontestasi perebutan kuasa yg masih mewarnai proses politik elektoral,” ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti juliantari dalam siaran pers yg diterima , Minggu (22/4/2018).

Menurut Koalisi, pemilu di Indonesia masih dijadikan ajang obral lisensi perusakan alam, bukan kontestasi demokrasi sesungguhnya bagi kepentingan orang banyak.

Kepala daerah yg terpilih malah memakai kewenangan dalam pemberian izin sebagai lahan basah bagi dikorupsi.

Hal itu tak cuma mengakibatkan hilangnya kekayaan alam dan potensi penerimaan negara, tapi juga mengakibatkan kerusakan ekologis lingkungan yg nilainya mencapai triliunan rupiah dalam setiap kasusnya. 

“Sampai ketika ini, korupsi di sektor sumber daya alam masih merajalela, dengan salah satu bentuk yg paling populer adalah suap dalam pemberian izin,” kata Siti.

Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mendesak agar semua calon kepala daerah tak menjadikan alam sebagai komoditas politik dalam Pilkada 2018.

Pemerintah pusat dan daerah diminta menghentikan kebijakan yg tak pro lingkungan dan yg merampas ruang hidup rakyat.

Kemudian, pemerintah diminta menghentikan kebijakan yg tak menjawab kebutuhan rakyat, seperti reklamasi pantai, izin konsesi pertambangan dan perkebunan besar, swastanisasi sektor publik yg utama dan berbagai kebijakan lainnya.

Selain itu, pemerintah harus menjalankan putusan pengadilan terhadap gugatan masyarakat atas pengelolaan SDA dan Agraria dan meminta kepada semua pihak buat menghentikan upaya kriminalisasi atau ancaman terhadap pejuang lingkungan dan agraria.

Terakhir, Koalisi meminta langsung dikerjakan audit kerugian negara akibat kebijakan dan proyek yg merusak alam.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin