Auditor BPK Ubah BAP Usai Dijenguk Fahri Hamzah

Jakarta – Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri mengaku mengubah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang penerimaan uang Rp200 juta setelah dijenguk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah di rumah tahanan.

“Ketika ditahan di Polres ada yg menemui sehingga saudara tanggal 7 berikutnya diperiksa mengubah keterangan?” tanya Jaksa Penuntut Umum KPK Ali Fikri dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

“Seingat aku ada, setahu aku namanya saudara Fahri Hamzah, setahu aku adalah anggota DPR. Dia menyampaikan sabar. Ini ujian dari Allah. Ini takdir dari Ilahi. sabar, itu yg disampaikan,” jawab Rochmadi.

Rochmadi menjadi saksi bagi terdakwa Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan Kepala Bagian TU dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Jarot Budi Prabowo didakwa memberikan suap Rp240 juta kepada auditor penting BPK Rochmadi Saptogiri agar memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016.

Fahri menjenguk Rochmadi di rutan pada 29 Mei 2017, tiga hari pasca KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Mei 2017.

“Apakah cuma mengatakan itu saja? Lalu seminggu kemudian saudara mencabut BAP?” tanya jaksa Ali Fikri.

“Iya, tanpa (dibesuk) itu pun mulai aku cabut yg mulia, tak terpengaruh oleh siapa pun,” jawab Rochmadi.

“Izin ini BAP No 15 tanggal 27 Mei 2017 yg menyebutkan bahwa pada 10 Mei 2017 saudara Ali Sadli menyampaikan kepada aku saat kita berpapasan di koridor kantor BPK lantai 4, Pak ada titipan aku letakkan di bawah tempat tidur. Kemudian pada sore harinya aku ambil bungkusan plastik kain yg diletakkan di bawah tempat tidur aku di kantor yg isinya uang bundelan. Bungkusan tersebut kemudian aku buka isinya uang dan aku letakkan di brankas. Waktu itu aku tak mengetahui pemberian uang itu terkait dengan apa, aku juga tak menghitung berapa jumlahnya karena aku segera memasukkan ke dalam brangkas. Uang bercampur dengan uang yg di dalam brankas yg kemudian diamankan KPK pada 26 Mei 2017. Ini jawaban saudara pada BAP No 15 pada pemeriksaan tanggal 27 Mei 2017?” tanya jaksa Ali.

“Iya, aku ditangkap pada ketika aku sedang rapat. Kemudian aku dengar ribut-ribut saat itu aku masuk ke ruangan ternyata telah banyak sekali teman-teman KPK dan aku lihat saudara Ali didorong-dorong. Ujungnya saudara Ali menunjuk di bawah tempat itu. Dalam waktu 24 jam aku diperiksa, titik akhir aku tak menyangka aku mulai ditetapkan sebagai tersangka karena aku percaya tak mengerti apa-apa dengan permasalahan ini kemudian aku dibawa ke tahanan Polres. Saya merenung kenapa, kalau aku mengakui berarti aku mengakui berarti aku menzalimi diri aku sendiri maka begitu pemeriksaan selanjutnya aku menyampaikan aku tak tahu-menahu hal itu karena uang yg ada di brankas aku itu segala murni uang saya,” jawab Rochmadi.

Dalam brankas itu ada 173 amplop yg berisi uang dalam berbagai jumlah dengan total uang sekitar Rp1 miliar.

“Ketika saudara menjadi tersangka, saudara menjelaskan BAP no 15 itu?” tanya jaksa Ali.

“Kemudian aku ubah satu pekan setelahnya karena aku dalam kondisi panik dan shock dan tak menyangka menjadi tersangka,” jawab Rochmadi.

“Selain anggota Dewan Perwakilan Rakyat ada orang yang lain yg menjenguk?” tanya jaksa Ali.

“Ada beberapa eselon 1 BPK menengok saya,” jawab Rochmadi.

Pada sidang 27 September 2017, Anggota VII BPK Eddy Mulyadi selaku pimpinan segera Rochmadi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yg dibacakan JPU KPK menyatakan bahwa agar opini BPK jangan sampai turun.

“Adalah depan DPR. Tetapi aku bilang jangan turun opininya, karena Akom dapat marah, Fahri marah. BKKBN opini WDP. Dewan Perwakilan Daerah agak berat kalau bagi WDP. Saya meminta bagi DPR, MPR bagi WTP agar dapat amandemen,” ujar jaksa KPK M Asri Irwan ketika membacakan kata-kata Eddy dalam BAP pada sidang 27 September 2017.

Dalam kasus ini Sugito dan Jarot didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Gilang Galiartha

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin