Bawaslu Bantah Berpihak Pada Salah Satu Peserta Pemilu

JAKARTA, – Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afiffuddin memastikan kemandirian lembaganya dalam penyelenggaraan pemilu. Ia membantah Bawaslu berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu.

Hal ini disampaikan Afif dalam acara ‘Penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2019 yg Jujur, Adil, dan Profesional’ di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Ia menjawab pertanyaan dari salah satu audiens yg menilai Bawaslu dengan cepat menindak Ketua Umum PA 212, Slamet Ma’arif, yg kini menjadi tersangka perkara kampanye di luar jadwal, sementara Bawaslu lambat dalam memeriksa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Riau terpilih yg disebut mengalami masalah serupa.

Afif membantah hal tersebut. Menurut dia, Bawaslu bekerja secara mandiri dan memperlakukan segala peserta pemilu secara setara.

“Tabayyun, klarifikasi, proses standar, bapak ibu sekalian. Semua kami berlakukan hal yg sama,” kata Afif di hadapan audiens.

Baca juga: 6 Fakta Kasus Ketum PA 212 Jadi Tersangka, Sudah Diingatkan Bawaslu dan Polisi hingga Ditangani Polda Jateng

Terkait kepala daerah yg berkampanye, Afif mengatakan, hal itu diizinkan sepanjang yg bersangkutan sedang tak bertugas. Jika kampanye tak dikerjakan di hari libur, maka kepala daerah harus cuti kampanye.

“Apa yg terjadi di Riau dan lain-lain ada cutinya semua. Sama persis dengan yg dikerjakan Pak Anies Baswedan, ada cutinya,” ujarnya.

Untuk mempermudah, pemeriksaan perkara dugaan kampanye terselubung terhadap Anies Baswedan kala itu bahkan dikerjakan di kantor Bawaslu RI.

Hal ini, kata Afif, dalam rangka memenuhi permintaan Anies Baswedan sendiri.

Afif menjelaskan, pihaknya juga pernah menjatuhi sanksi pada paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yg kala itu memasang kampanye melalui videotron yg lokasinya dilarang bagi menampilkan iklan kampanye.

Baca juga: Tim Jokowi Minta Kubu Prabowo Tak Buru-buru Sebut Ketum PA 212 Dikriminalisasi

Sanksi yg dijatuhkan berupa sanksi administratif, merupakan penurunan iklan videotron.

Berbeda lagi dengan perkara yg ketika ini menjerat Slamet Ma’arif. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu dietapkan sebagai tersangka atas kampanye di luar jadwal dan penghasutan.

Slamet diduga melakukan kampanye metode meeting umum dalam acara Tabligh Akbar di Solo, Minggu (13/2/2019).

Sebelum acara dimulai, kata Afif, Bawaslu kota Solo sudah memeringatkan yg bersangkutan buat tak berkampanye. Tetapi, hal itu tetap dikerjakan Slamet.

“Itu telah dilakukan, dicegah telah tiba buat tak melakukan ajakan kampanye, tetap dilakukan. Pasalnya 280 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) soal kampanye luar jadwal dan juga hasutan. Kita mampu lihat kok di video-videonya,” ujar Afif.

Seperti diketahui, kampanye metode meeting umum baru boleh dikerjakan 21 hari jelang masa tenang, merupakan 24 Maret-13 April 2019.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin