Caleg Yang Tak Serahkan LHKPN Bisa Ditunda Pelantikannya

JAKARTA, .com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, caleg pemilu 2019 harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).

Penyerahan dikerjakan paling lambat tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Jika melebihi batas tersebut, maka caleg terpilih bisa ditunda pelantikannya.

“Batas waktu penyerahan LHKPN itu tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Lalu kemudian itu tetap ditunggu, seandainya tidak menyerahkan maka ditunda pelantikannya,” kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

Pramono mengatakan, aturan penyerahan LHKPN itu sudah dituangkan dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Baca juga: KPK Disarankan Umumkan Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg Belum Lapor LHKPN

Dalam aturan itu disebutkan bahwa, “Dalam hal calon terpilih tak mengatakan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tak mencantumkan nama yg bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yg mulai dilantik kepada Presiden, kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur,”

Pramono menjelaskan, aturan itu sebelumnya sudah disepakati oleh KPU, Bawaslu, pemerintah dan DPR.

Aturan wajib lapor LHKPN disepakati sebelum pelantikan lantaran berdasar hasil koordinasi KPK ditemukan bahwa tingmat ketaatan wakil rakyat terhadap LHKPN sangat rendah.

“Makanya dibikin mekanisme bagaimana mereka mengisi itu saat proses pencalonan berlangsung,” ujar Pramono.

Baca juga: KPK Kirim Surat ke Berbagai Instansi Terkait Kepatuhan LHKPN

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengkritik sikap para aktor politik yg terkadang tidak memperlihatkan komitmen pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh.

Hal itu salah satunya ditunjukan dengan rendahnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg menyerahkan LHKPN.

Ia pun menyinggung sejumlah DPRD provinsi yg sama sekali tidak mengatakan laporan harta kekayaannya di tahun 2018. Berdasarkan data KPK, DPRD provinsi itu adalah DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

“DKI Jakarta tidak satupun lapor LHKPN, jangan dipilih lagi orang-orang itu. Dua, Lampung, tidak satu orang pun lapor LHKPN, enggak usah dipilih lagi. Ketiga, Sulawesi Tengah, keempat, Sulawesi Utara. Mereka ini nol enggak ada satu pun,” kata Laode dalam diskusi Peluncuran Corruption Perceptions Index 2018 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin