Cegah Kejahatan Laut, Pemerintah Disarankan Susun Indeks Warna Dan Nomor Seri Kapal

JAKARTA, – Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, Laksda TNI Amarulla Octavian, menyarankan pemerintah buat menyusun indeks warna dan registrasi nomor seri pada kapal-kapal di Indonesia.

“Jadi setiap provinsi nanti harus ada warnanya, kemudian ada nomor serinya. Dari jauh nanti kami telah lihat, bahwa ini kapal dari provinsi mana dari wilayah mana,” ujar Amarulla di Hotel Borobudur, Kamis (5/4/2018).

Ia mengungkapkan, langkah itu memudahkan aparat hukum dalam melakukan pengawasan di lapangan mulai potensi tindak pidana di laut. Selain itu, kedua hal itu juga dapat mendeteksi keberadaan kapal ilegal masuk ke wilayah perairan Indonesia.

“Ya ini juga bagi mencegah masuknya kapal ilegal. Kalau segala tertib otomatis ada kapal yg tak diketahui ya kalian segala alert,” kata Amarulla.

Amarulla mencontohkan, kedua langkah itu sudah diterapkan di sejumlah negara.

(Baca juga: TNI Ingin Tegas Tertibkan Kapal Ilegal, tetapi…)

Ia mengungkapkan, kapal Indonesia yg mendekati wilayah perairan negara yang lain kadang dianggap melakukan usaha penyerangan. Karena, kapal tersebut tidak memiliki indeks warna maupun nomor seri dari negara asal.

Dengan demikian, kedua langkah itu juga buat memperkuat identitas kapal-kapal Indonesia.

“Yang registrasi laut itu buat kapal dalam negeri, baik itu kapal nelayan tradisional di bawah 5 ton, di atas 5-10 ton sampai yg besar,” kata dia.

Selain itu, kedua langkah itu mulai memudahkan para nelayan Indonesia bagi mengawasi adanya kapal-kapal ilegal.

“Nelayan dan awak kapal lainnya mulai jadi perpanjangan tangan aparat keamanan begitu ada yg enggak sesuai dia mulai kasih tahu,” kata dia.

Membayar pajak

Selain itu, pemerintah juga disarankan menerapkan pajak yg cuma dibayarkan sekali saja oleh pemilik kapal. Adapun besaran pajak menyesuaikan dengan ukuran kapal Namun, Amarulla juga mengakui bahwa saran ini mampu saja dianggap menyulitkan.

“Mungkin mulai dilihat menyulitkan. Tapi seperti sekarang aturan yg berjalan, kalau telah dipahami dan dirasakan manfaatnya ya berarti mampu berjalan dengan aman,” kata dia.

Pajak tersebut, nantinya juga berlaku buat kapal-kapal internasional yg memasuki wilayah perairan Indonesia. Pemerintah mampu menentukan gerbang-gerbang masuk buat kapal internasional.

“Jadi sama kayak jalan tol kalian siapkan infrastrukturnya baru orang lewat baru bayar. Nah sama dengan perairan Indonesia, kalian tetapkan dahulu pintu masuknya di mana, kapal (internasional) yg lewat mampu dimonitor, dan bayar pajaknya,” ujar Amarulla.

 

(Baca juga: Menteri Susi: Sejak 2014, 363 Kapal “Illegal Fishing” Ditenggelamkan)

Menurut dia, pajak itu juga dapat memberikan jaminan kepada pihak negara yang berasal bahwa Indonesia dapat melindungi kapal-kapal tersebut selama di perairan Indonesia. Langkah ini juga dapat menghalau masuknya kapal-kapal asing yg berpotensi melakukan tindak pidana di laut Indonesia.

“Aturannya yg berlaku di internasional, itu kewajiban negara pantai bagi menjamin keselamatan. Keselamatannya juga bagi diri kami dan juga negara,” ucap Amarulla.

Amarulla mengungkapkan, ketiga rencana ini masih harus dikembangkan lebih lanjut demi mewujudkan keadilan dan keamanan di laut Indonesia. Saat ini, tim Universitas Pertahanan sudah menyerahkan penelitian rencana kebijakan itu kepada Kementerian Pertahanan.

“Kami sampaikan mekanismenya kepada pimpinan yakni Kemhan. Nanti mulai dibahas lagi sama pimpinan. Ini belum dilaksanakan, kami melaksanakan penelitian itu, di banyak negara telah jadi praktik yg umum,” kata dia.

TV Kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kembali mendapati kapal ilegal memasuki perairan Indonesia.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin