Cegah Miskomunikasi, Pemerintah Terus Perbaiki Hubungan Dengan Buruh

JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengakui masih banyak masalah terkait dengan peningkatan kualitas hidup buruh.

Puan menilai, masalah tersebut harus diselesaikan secara terintegrasi dan terkoordinasi

“Banyak hal yg tidak jarang jadi permasalahan yg diakibatkan oleh terjadinya miskomunikasi antara pemerintah dan buruh,” ujar Puan dalam sambutannya pada Kongres VI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Menurut dia, pemerintah selalu mendorong kementerian dan lembaga terkait ketenagakerjaan buat aktif dalam menampung dan menuntaskan berbagai aspirasi yg disampaikan oleh buruh.

“Hal ini agar tak terjadi miskomunikasi yg mampu menimbulkan gejolak-gejolak yg tentu saja tak diperlukan,” kata dia.

(Baca juga: Konfederasi KASBI Anggap Buruh cuma Dijadikan Alat bagi Merebut Kekuasaan)

Puan juga menegaskan bahwa kualitas buruh mulai menentukan produktivitas dan daya saing dari suatu komoditas. Apabila suatu komoditas tak bisa bersaing di pasar, maka mulai berdampak buruk pada pekerjaan buruh dan perekonomian nasional.

“Jadi ini utama buat kalian bersama-sama melakukan evaluasi dan tentu otokritik yg baik buat membangun bangsa ke depan,” kata dia.

Selain itu, peningkatan kualitas buruh sebagai tenaga kerja juga harus ditingkatkan. Menurut dia, berbagai pembangunan infrastruktur yg sudah dibuat oleh pemerintah harus dirawat dan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yg berkualitas.

“Dalam infrastruktur tentu saja membutuhkan perawatan dan pelayanan. Yang mulai mengurus ya tenaga kerja, bagi mengurus pelabuhan, bandara dan sebagainya,” kata Puan.

Puan menilai, pemerintah juga perlu mengembangkan sumber daya manusia yg mumpuni bagi memaksimalkan berbagai infrastruktur yg mulai dibangun pada periode berikutnya.

“Kita itu membutuhkan tenaga kerja yg cukup mumpuni bagi mampu bergotong-royong menjaga segala infrastruktur yg telah ada maupun yg mulai dibangun pada periode berikutnya,” kata Puan.

(Baca juga: Pada 2017, Lebih dari 25.000 Buruh Pabrik di Karawang Diberhentikan)

Pemerintah, kata Puan, juga mulai selalu mendorong sertifikasi kemampuan tenaga kerja agar mampu mendapatkan pekerjaan yg layak.

Selain itu, pemerintah juga selalu melakukan penyelarasan kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Ia mencontohkan, salah satu program yg dikembangkan adalah peningkatan kemampuan siswa sekolah kejuruan.

“Harus ada sinergi antara industri dan tenaga kerja. Kerja sama industri dan SMK saja ketika ini sudah menjangkau 1537 SMK dan 558 industri,” kata dia.

Puan berharap berbagai program kerja yg sudah dijalankan di periode ini, dapat dilanjutkan secara berkesinambungan di periode berikutnya.

TV Pendampingan oleh KJRI Jeddah baru ia peroleh pada November 2008 setelah dijatuhi hukuman mati.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin