Di DPR, KPU Sendirian Melawan Eks Koruptor…

JAKARTA, — Niat Komisi Pemilihan Umum melarang eks koruptor menjadi calon wakil rakyat dalam Pemilu Legislatif 2019 tidak didukung pihak-pihak terkait lainnya.

DPR, pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak usulan KPU tersebut. Dengan demikian, KPU berjalan sendirian.

Rapat Dengar Pendapat di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat terkait penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Senin (22/5/2018), menetapkan mantan terpidana korupsi diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Hal itu menjadi kesimpulan meeting dengar pendapat Komisi II dan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri yg berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

“Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh ketika membacakan kesimpulan rapat.

Baca juga: Komisi II Minta KPU Tak Larang Mantan Terpidana Korupsi Calonkan Diri

Rapat dengar pendapat penyusunan PKPU Pencalonan itu berlangsung alot. Dewan Perwakilan Rakyat dan KPU masing-masing bersikeras mempertahankan pendapatnya.

Dalam meeting tersebut, KPU menyodorkan dua opsi buat melarang eks koruptor maju sebagai caleg.

Opsi pertama seperti yg tertuang dalam PKPU, yakni bakal caleg bukan mantan terpidana korupsi.

Opsi kedua, melarang eks terpidana korupsi jadi bakal caleg Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD. Opsi kedua substansinya sama.

Bedanya, subyek hukum di opsi kedua adalah partai politik, bukan para bakal caleg. KPU mampu memahami bahwa parpol menolak opsi pertama dengan alasan bertentangan dengan UU.

Baca juga: Ray Rangkuti: Tidak Ada Mantan Koruptor yg Bertobat

KPU menganggap aneh seandainya opsi kedua juga ditolak. Pasalnya, aturan itu masuk ranah parpol bagi merekrut bakal caleg DPR/DPRD.

Namun, tidak ada satu pun anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg berkenan mengakomodasi usulan KPU tersebut.

Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari segala fraksi meminta KPU tidak membuat larangan tersebut dalam PKPU Pencalonan.

Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman, menyatakan, argumentasi KPU tidak didukung landasan hukum yg kuat.

Baca juga: KPU Tidak Perlu Mundur soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019

Menurut Rambe, Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan seorang eks koruptor tidak dilarang mendaftar sebagai caleg.

Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g, seorang mantan narapidana yg sudah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yg bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Dengan demikian, eks narapidana korupsi pun dapat mencalonkan diri sebagai caleg.

Dengan landasan Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-undang Pemilu itu, Rambe mengatakan, tidak ada celah buat KPU buat melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin