Diperiksa KPK, Mantan KSAU Jelaskan Prosedur Pengadaan Alutsista TNI

JAKARTA, – Mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masalah dugaan korupsi pengadaan Helikopter AugustaWestland 101 (AW101).

Agus diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

Usai diperiksa, Agus mengaku tidak ingin memancing kegaduhan perihal persoalan pengadaan helikopter tersebut. Ia menduga, ada pihak-pihak tertentu yg memancing kegaduhan.

Padahal, kata Agus, persoalan pengadaan helikopter ini harusnya mampu diselesaikan secara kondusif.

“Sebetulnya dapat duduk bersama, seluruh level menteri, panglima sekarang, dan lalu kalian pecahkan bersama persoalan ini,” ujar Agus di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Baca juga: POM TNI Tak Mau Gegabah dalam Kasus Helikopter Agustawestland

Namun demikian, Agus tidak menyebutkan secara spesifik siapa pihak yg dimaksud.

“Coba tanya yg membuat persoalan ini, tahu enggak Undang-Undang APBN, tahu enggak mekanisme anggaran APBN? Kalau tahu enggak mungkin seperti ini. Tahu enggak Permen Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 dan Peraturan Panglima Nomor 23 Tahun 2012, itu peraturan Panglima, loh. Kalau tahu enggak mungkin melakukan hal seperti ini,” kata dia.

Agus juga merasa dirugikan oleh pernyataan KPK yg sempat menganggap dirinya tidak memenuhi panggilan KPK.

“Misalnya, tanggal 11 Mei 2018, katanya telah dipanggil, tetapi aku dibilang tak datang. Padahal suratnya itu tak pernah aku terima,” kata Agus.

Seharusnya, menurut dia, KPK perlu melakukan cross check pengiriman dan penerimaan surat panggilan terhadap dirinya. Ia menilai pernyataan dari KPK mendiskreditkan namanya.

“Ini betul-betul mendiskreditkan nama saya. Itu sama sekali tak diklarifikasi dan minta maaf,” kata Agus.

Baca juga: Kata Panglima TNI, Penyidikan Kasus AgustaWestland Tak Bisa Cepat

Penjelasan prosedur dan aturan

Kuasa hukum Agus, Teguh Samudra menyatakan, kliennya menjelaskan rangkaian prosedur dan aturan terkait pengadaan barang di TNI kepada penyidik KPK. Sebab, penyidik tidak mengetahui proses pengadaan di dalam TNI.

“Itu dijelaskan aturan-aturan dari persoalan RAPBN sampai peraturan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Pertahanan. Peraturan Menteri Pertahanan, Peraturan Panglima itu dijelaskan kepada penyidik,” kata Teguh.

Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.Widodo S. Jusuf/ANTARA/POOL/17 Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Hal itulah yg membuat pemeriksaan kliennya berlangsung sekitar tujuh jam. Teguh menilai, penetapan adanya tindak pidana korupsi dalam masalah pengadaan helikopter ini terkesan terburu-buru.

“Ini yg aku khawatirkan, kalau ini barang langka yg kalian cari susah, alutsista ini kemudian disita tak dipanasi, ibaratnya mobil, tak bagi penerbangan ini mulai hancur jadi besi tua. Nah yg rugi siapa? Kita-kita juga,” kata dia.

Baca juga: Menelusuri Polemik Pembelian Heli AgustaWestland AW101

Ia juga mempertanyakan saat pengadaan helikopter ini menimbulkan kerugian negara. Sebab, kontraknya masih berjalan dan uangnya sudah diblokir. Situasi itu dinilainya menimbulkan kebingungan tersendiri.

“Ini yg harus bertanggung jawab siapa nih? Kalau ditanya apa hubungannya dengan penyedia barang, mana ada KSAU berhubungan dengan penyedia barang. Itu jauh sekali,” kata dia.

Sementara itu tim kuasa hukum lainnya, Fadli menilai masalah ini masih prematur dan belum ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan mulai adanya kerugian negara. Ia menilai perhitungan keuangan negara dikerjakan sepihak oleh KPK.

Dalam perkara ini, TNI memutuskan lima orang tersangka dari jajarannya.

Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas Letkol administrasi WW.

Lainnya, staf pejabat pemegang kas yg menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Selain itu, staf pejabat pemegang kas yg menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Sementara, KPK memutuskan satu tersangka, yakni Irfan Kurnia Saleh.

Diketahui, pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana. Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli macam VVIP bagi keperluan presiden.

Anggaran bagi heli tersebut senilai Rp 738 miliar. Namun, meskipun ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan.

Jenis heli diubah menjadi heli buat keperluan angkutan. Selain itu, heli AW101 yg dibeli tersebut tak cocok dengan spesifikasi yg dibutuhkan TNI Angkatan Udara.

TV Tiba di gedung KPK, Agus Supriatna tiba dengan pengawalan sejumlah petugas provoost TNI Angkatan Udara.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin