Direktur PLN Akui Eni Maulani Minta Proyek PLTU Riau Masuk Program Prioritas

JAKARTA, – Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero Supangkat Iwan Santoso mengakui bahwa Eni Maulani Saragih terus Wakil Ketua Komisi VII DPR, meminta agar proyek PLTU Riau 1 dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Hal itu dikatakan Iwan ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Iwan bersaksi buat terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

“Iya memang ada dorongan. Kira-kira jangan dikeluarkan lah gitu dari RUPTL. Saat itu ukurannya 1×600 atau 2×300 megawatt,” ujar Iwan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: KPK Anggap Tuntutan 8 Tahun Penjara Eni Maulani Bentuk Apresiasi Atas Sikap Kooperatif

Selain itu, menurut Iwan, Eni juga mendorong agar kontrak kerja sama antara PLN dan investor yg diwakili Johannes Budisutrisno Kotjo cepat dilakukan.

Padahal, menurut Iwan, ketika itu terjadi deadlock karena ada tawar-menawar tentang masa pengendalian yg diminta PLN cuma selama 15 tahun.

Namun, kata Iwan, ketika itu PLN cuma menganggap Eni bertindak selaku Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat yg menangani bidang energi.

“Dia tak tahu teknis tetapi minta lebih cepat dikerjakan kesepakatan,” kata Iwan.

Baca juga: Eni Maulani Kecewa Permohonan Justice Collaborator Ditolak KPK

Dalam masalah ini, Idrus didakwa menerima suap Rp 2,250 miliar. Idrus didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni menolong Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya mulai dilakukan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yg dibawa oleh Kotjo.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin