Djarot: Pelayanan Publik Harus Bebas Pungli

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengingatkan kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bahwa pelayanan publik di Ibu Kota harus bebas dari pungutan liar atau pungli.

“Saya ingatkan kepada seluruh PNS bahwa pelayanan publik di Jakarta harus bebas dari semua bentuk pungli. Ini harus diingat dan diterapkan,” kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Dalam rangka menghilangkan seluruh praktik pungli, menurut dia, sampai dengan ketika ini pihaknya selalu mengembangkan berbagai jenis sistem pelayanan publik buat masyarakat.

“Berbagai jenis sistem pelayanan publik selalu kita kembangkan, kita lakukan perbaikan. Kami pastikan tak ada lagi celah buat praktik-praktik pungli,” ujar Djarot.

Dia menuturkan sejumlah sistem pelayanan publik yg sudah dikerjakan buat meminimalisir praktik pungli itu, antara yang lain penerapan sistem transaksi nontunai dan pembentukan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

“Selain itu, kita juga telah mendirikan Mal Pelayanan Publik supaya warga mampu mengurus perizinan dengan mudah. Kami berkomitmen bagi memberikan pelayanan publik yg mudah, transparan dan cepat,” tutur Djarot.

Meskipun demikian, mantan Wali Kota Blitar, Jawa Timur, itu juga meminta kepada semua masyarakat agar turut aktif melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yg berlangsung di Ibu Kota.

“Apabila melihat ada praktik pungli ketika sedang mengurus perizinan maupun nonperizinan, cepat-cepat dilaporkan. Jadi, warga juga harus aktif mengawasi jalannya pelayanan publik di Jakarta,” ungkap Djarot.

(T.R027/M026)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin