DPR Akan Panggil Menaker, Klarifikasi Temuan Ombudsman Soal TKA

JAKARTA, – Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yg membidangi ketenagakerjaan mulai langsung memanggil Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Pemanggilan ini buat mengkonfirmasi temuan Ombudsman RI terkait keberadaan tenaga kerja asing ( TKA) di Indonesia.

“Mengingat hasil temuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik,” kata Bambang dalam informasi tertulisnya, Jumat (27/4/2018).

Ombudsman sebelumnya menemukan banyak TKA melanggar aturan dengan menjadi buruh kasar hingga supir. Banyak juga TKA yg tidak memiliki izin bekerja atau masa waktu izinnya telah habis.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan bahwa TKA mendapat gaji lebih tinggi tiga kali lipat dari pekerja lokal buat level pekerjaan yg sama.

(Baca juga: Ombudsman: Gaji Pekerja Lokal Hanya Sepertiga Tenaga Kerja Asing)

Temuan itu berdasarkan investigasi Ombudsman di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.

Bambang menilai, Kemenaker harus meningkatkan pengawasan terhadap TKA melalui sistem teknologi informasi, sehingga terjadi integrasi data penempatan TKA.

“Seperti memastikan lokasi kerja TKA dalam Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya,” kata dia.

(Baca juga: Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yg Tak Sesuai Fakta Lapangan)

Untuk jangka panjang, Bambang menilai Kemenaker bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) harus meningkatkan sarana prasana pelatihan untuk tenaga kerja lokal. Sehingga, tenaga lokal bisa memiliki bekal keterampilan yg mumpuni dan dapat bersaing dengan TKA.

Bambang menyatakan tak setuju mengenai wacana pembentukan panitia khusus angket buat menyelidiki persoalan TKA. Namun, ia menilai perlu ada pertemuan gabungan komisi yg terkait, guna mengkaji persoalan TKA ini.

Ia berharap pertemuan gabungan tersebut bisa memberikan solusi untuk pelaksanaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

TV Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoli mengklarifikasi aturan tenaga kerja asing.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin