DPR Gelar Rapim Bahas Usulan Bertemu Presiden

Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat direncanakan menggelar Rapat Pimpinan pada Selasa (19/9) membahas surat Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terkait Tugas dan Kewenangan KPK, yg mengusulkan meeting konsultasi bersama Presiden Joko Widodo, kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah.

“Besok mulai digelar Rapat Pimpinan, kalau disetujui maka disiapkan surat yg mulai dikirim kepada Presiden Jokowi buat bertemu,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.

Fahri menyampaikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat Pansus terkait permohonan konsultasi dengan Presiden dan dirinya memahami keinginan Pansus tersebut.

Menurut dia, Pansus Angket ingin agar persoalan yg ditemukan Pansus didengarkan segera Presiden Jokowi sehingga bukan pihak yang lain yg pertama kali mengetahuinya.

“Ini cuma permintaan konsultasi bukan sebuah bentuk intervensi,” ujarnya.

Menurut dia, Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini Pansus Angket telah selesai melaksanakan tugas pengawasannya terhadap KPK dan ingin melaporkan kepada Presiden agar mampu mengantisipasi.

Fahri menilai Presiden harus ikut campur tangan mengatasi permasalahan besar korupsi karena tak pernah berhenti dan selalu terjadi.

“Hal ini agar terbiasa terhadap kritik yg disampaikan DPR. Ini bagian dalam temuan dalam penataan kelembagaan KPK,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu menyampaikan Pansus Angket menemukan empat poin signifikan merupakan terkait kelembagaan KPK, anggaran, tata kelola Sumber Daya Manusia di KPK, dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yg dikerjakan institusi tersebut.

Masinton menjelaskan empat temuan signifikan yg ada dalam koper tersebut mulai dilaporkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) Dewan Perwakilan Rakyat pada 28 September dan sebelum itu mulai dibawa ke Presiden Joko Widodo.

“Sebelum kalian laporkan hasil temuan Pansus ini ke Paripurna, mulai disampaikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah,” ujarnya.

Dia menyampaikan langkah itu dikerjakan agar Presiden mampu mengkaji dan mempelajari temuan Pansus agar dapat menata politik hukum dan pemberantasan korupsi ke depan agar mampu semakin kokoh dan maju serta negara dapat membangun sistem anti korupsi.

(T.I028/I007)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin