Eks Napi Korupsi Tetap Dilarang Ikut Pileg, KPU Siap Digugat Ke MA

JAKARTA, – Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, mantan narapidana perkara korupi mulai tetap dilarang ikut Pemilihan Legislatif 2019.

Meski demikian, kata Wahyu, KPU juga paham bahwa pelarangan mantan napi ikut kontestasi demokrasi itu banyak dianggap berbagai pihak melanggar hak politik individu.

“KPU memahami hal itu. Tapi kita masih menetapkan bahwa mantan narapidana korupsi tidak diperbolehkan jadi calon anggota legislatif,” kata Wahyu di kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Karena itu, KPU mempersilakan pihak yg tak sepakat atau keberatan dengan pelarangan tersebut mampu mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung.

“Ada mekanisme pengujian di MA dan itu telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan,” kata Wahyu.

(Baca juga: Perludem: KPU Tak Perlu Khawatir Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg Digugat)

Wahyu pun menegaskan, KPU menghormati sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yg tak sepakat dengan larangan tersebut.

Namun, sebagai penyelenggara pemilu, KPU diberikan kewenangan undang-undang bagi menyusun aturan teknis daripada UU, merupakan berupa Peraturan KPU.

“Kita harus menghormati pendapat masing-masing. Kita kan enggak harus ada titik temu,” kata Wahyu.

Saat ini, KPU berharap Dewan Perwakilan Rakyat RI dan pemerintah langsung merampungkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Pileg 2019 mendatang.

“Kecepatan penyelesaian PKPU pencalonan mulai mempengaruhi kualitas. Kalau cepat diselesaikan, ada waktu dan ruang cukup buat yg keberatan atas PKPU,” kata dia.

“Tapi kalau PKPU pembahasannya molor dan penetapannya itu berlarut. Norma progresif yg kita mencoba tawarkan sulit buat diimplementasikan,” ujar Wahyu.

(Baca juga: Kejahatan Luar Biasa, Alasan KPU Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg)

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI disebut sepakat dengan usulan KPU RI terkait larangan mantan narapidana korupsi ikut pada Pileg 2019.

Usulan tersebut disepakati bagi diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Pileg dan bukan diserahkan kepada partai politik.

“Lobi kami telah oke. Mereka (DPR) telah sampai (bilang) ya terserah KPU,” kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

TV Komisi Pemilihan Umum semakin mematangkan aturan yg melarang mantan narapidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin