Emir Moeis Ajukan Uji Materi UU KUHAP

Jakarta – Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI-P Emir Moeis mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pemohon berpendapat bahwa hak-hak konstitusional yg secara tak segera diberikan oleh norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu sudah tereliminir dengan berlakunya norma undang-undang dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” ujar kuasa hukum Emir, Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Yusril menyampaikan norma tersebut sudah menghilangkan asas legalitas dan juga sekaligus menghilangkan hak Emir selaku Pemohon buat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Adapun Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebut seorang saksi boleh tak hadir di persidangan dan cukup mengatakan keterangannya secara tertulis. Namun, informasi saksi yg tak hadir itu sama nilainya dengan saksi yg hadir di persidangan.

Menurut Yusril, ketentuan itu berpotensi menghilangkan hak konstitusional seorang terdakwa.

“Ini rentan diselewengkan oleh jaksa penuntut umum, sebab informasi saksi tersebut tak mampu dibantah oleh saksi-saksi yg lain, tak mampu dikonfrontir dengan informasi yg lain, tak mampu ditanya oleh terdakwa,” kata Yusril.

Selain itu Yusril berpendapat hakim pun tak dapat bertanya dan melihat ekspresi saat seorang saksi memberikan kesaksian, namun tak dihadirkan dalam persidangan.

Emir menjadi terdakwa dalam perkara dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, pada 2004 lalu.

Saat itu, Pemohon berkali-kali meminta jaksa penuntut umum dan majelis hakim menghadirkan Presiden Direktur Pacific Resources Pirooz Muhammad Sharafih yg berkewarganegaraan asing, namun tak pernah didatangkan.

“Dia (Muhammad Sharafih) diperiksa di Amerika Serikat, bukan di Kedutaan Indonesia, tak tiba di persidangan tetapi dibacakan keterangannya dalam BAP (berita acara pemeriksaan), diterima oleh majelis hakim, dulu Pak Emir dipidana,” papar Yusril.

Padahal, sambung Yusril, dari sejumlah saksi yg mampu dihadirkan tak ada satu pun yg keterangannya justru memberatkan Pemohon. Belakangan diketahui bahwa tanda tangan dalam surat informasi tersebut adalah palsu.

Atas perkara yg menjeratnya itu, Pemohon divonis tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan penjara, dan kini Emir selaku Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan pasal-pasal yg dimohonkan pengujiannya.

Editor: Gilang Galiartha

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin