Enam Poin Krusial Kesimpulan KPK Praperadilan Novanto

Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan terdapat enam poin krusial dalam kesimpulan yg diserahkan kepada hakim tunggal ketika lanjutan sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

“Pertama, pihak Setya Novanto kita nilai tak mampu membuktikan dalil-dalilnya meski Hakim sudah memberikan kesempatan bagi menghadirkan bukti-bukti,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Kedua, kata Febri, Mahkamah Agung sudah memberikan pedoman di Peraturan Mahkamah Agung (Perma)Nomor 4 Tahun 2016 yg intinya menegaskan bahwa pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka cuma menilai aspek formil.

Selanjutnya ketiga, Febri menyatakan bahwa KPK sudah menyerahkan bukti-bukti di persidangan praperadilan itu, meski pihaknya menyayangkan terdapat bukti rekaman pembicaraan yg ditolak hakim bagi diperdengarkan.

“Bahkan sejak proses penyelidikan KTP-e sudah dimintakan informasi terhadap 62 orang, 457 dokumen, bukti elektronik, dan ahli. Kemudian proses penghitungan kerugian keuangan negara juga telah dilakukan,” tuturnya.

Keempat, Febri menyampaikan Setya Novanto pun sudah diperiksa sebelum penetapan tersangka dilakukan.

Kemudian, kelima, penyidik yg memproses perkara ini adalah penyidik yg sah bahkan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kewenangan KPK mengangkat penyidik sendiri.

“Keenam, tindakan pencegahan ke luar negeri terhadap pemohon pun dikerjakan secara sah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,” ucap Febri.

KPK pada Kamis (28/9) sudah menyerahkan berkas kesimpulan dalam praperadilan yg diajukan pihak Setya Novanto.

“Dari keseluruhan proses persidangan yg dikerjakan sejak Rabu, 20 September 2017 lalu, KPK percaya seandainya fakta hukum, bukti, dan aspek keadilan dipertimbangkan maka apa yg kita sampaikan di kesimpulan ini mulai diterima oleh Hakim. Sehingga praperadilan Setya Novanto mulai ditolak atau setidaknya dinyatakan tak diterima,” tuturnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakum Tunggal Cepi Iskandar mulai menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan putusan pada Jumat (29/9).

KPK sudah memutuskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

Setya Novanto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang yang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yg ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Setya Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(T.B020/R021)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin