Enggan Revisi UU MD3, Ketua DPR Sebut Masih Banyak PR

JAKARTA, – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat lebih memilih menunggu hasil uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK) dibandingkan mengajukan rancangan revisi di internal DPR.

Sebab kata Bambang, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki banyak pekerjaan rumah yg harus diselesaikan dalam waktu efektif sekitar 8 bulan.

“Kita masih banyak PR ada 49 UU yg harus langsung kami selesaikan dalam waktu yg efektif cuma 8 bulan. Walaupun kinerja kalian ada 18 bulan, tetapi setelah dipotong reses sehingga yang efektif cuma 8 bulan,” ungkap Bambang di Kopi Johny, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Menurut dia, perjuangan menyelesaikan 49 undang-undang tersebut sangat berat. Oleh karena itu, hasil uji materi di MK yaitu jalan yg terbaik dan tercepat untuk Dewan Perwakilan Rakyat buat melakukan revisi. Ia menilai, seandainya Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan rancangan revisi UU MD3 maka mulai berpotensi mengundang polemik lagi.

Baca juga: Kelompok Sipil Masih Dorong Jokowi Keluarkan Perppu soal UU MD3

“Kalau kami koreksi lagi pasti mulai teriak lagi, karena apapun hasilnya pasti masyarakat mulai menuding Dewan Perwakilan Rakyat mementingkan diri sendiri. Jadi sebaiknya UU MD3 direvisi diuji materi di MK,” ujar Bambang.

Politisi Golkar itu menganggap putusan MK mulai lebih gampang diterima oleh segala pihak, tidak terkecuali DPR. Bambang menjanjikan Dewan Perwakilan Rakyat mulai menerima dan melakukan perbaikan seandainya putusan MK mewajibkan adanya perubahan.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

“Karena aku meyakini apa yang diputuskan MK adalah untuk kepentingan rakyat. Dan kalian sebagai pelayan rakyat mulai manut dengan keputusan rakyat,” ungkapnya.

Seperti yg diketahui, sejumlah pihak mengajukan uji materi (judicial review) ke MK. Adapun tiga pasal yg dinilai kontroversial oleh publik. Pasal 73 yg mengatur tentang menghadirkan seseorang dalam pertemuan di Dewan Perwakilan Rakyat atas bantuan aparat kepolisian.

Ada juga Pasal 245 yg mengatur angota Dewan Perwakilan Rakyat tak mampu dipanggil aparat hukum seandainya belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari Presiden.

Terakhir, yakni Pasal 122 huruf k yg mengatur kewenangan MKD menyeret siapa saja ke ranah hukum seandainya melakukan perbuatan yg patut diduga merendahkan martabat Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPR.

TV Dalam pidatonya di Sidang Paripurna Rabu (14/2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Susatyo menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat tak anti-kritik.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin