FPTOI: Selama Ini Tak Ada Regulasi Yang Jamin Keamanan Pengguna Ojek Online

JAKARTA, – Perwakilan dari Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, desakan terhadap pemerintah buat memutuskan regulasi atas keberadaan ojek online bukan semata buat memenuhi hak para pengemudi, melainkan juga hak konsumen atas keamanan.

Menurut Tigor, melalui peraturan tentang ojek online, maka pemerintah juga mengatur soal jaminan keamanan konsumen atas layanan transportasi yg nyaman dan aman.

“Peraturan ini juga termasuk mulai mengatur soal jaminan keamanan konsumen,” ujar Tigor ketika ditemui usai audiensi pengemudi ojek online dengan Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: Tanpa Regulasi, Aplikator Dapat Bertindak Semaunya terhadap Pengemudi Ojek Online)

Tigor menjelaskan, sesuai peraturan, pemerintah wajib menyediakan layanan transportasi umum yg nyaman, aman dan terjangkau kepada masyarakat.

Hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Ketentuan tersebut, nantinya wajib diterjemahkan secara lebih jelas dalam peraturan terkait keberadaan ojek online.

“Nah itu yg harusnya nanti diterjemahkan dalam regulasi,” tuturnya.

Selama ini, lanjut Tigor, konsumen atau pengguna ojek online tak terlindungi haknya, sebab tak ada payung hukum yg mengatur hal tersebut.

Ia mencontohkan perkara pembunuhan atau perampokan yg pernah dialami oleh penumpang ojek online.

(Baca juga: Demo Ojek Online Bubar, Pasukan Oranye Datang Bersihkan Sampah)

 

Dalam perkara tersebut, kata Tigor, cuma pengemudi yg dikenakan tanggung jawab. Sementara pihak aplikator atau penyedia jasa aplikasi tak memiliki kewajiban buat bertanggungjawab.

“Seperti waktu kemarin ada pembunuhan penumpang, perampokan, aplikatornya tak mau bertanggungjawab,” ungkapnya.

“Kemarin di Harmoni, ada ojek online ditabrak putus kakinya, aplikatornya boro-boro bantuin, nengok aja enggak. Nah ini kan yg harus diatur, ada payung hukumnya,” kata Tigor.

Diberitakan, dalam audiensi dengan pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI di ruang meeting komisi, pengunjuk rasa ojek online bersama FPTOI mengatakan tiga tuntutan terkait regulasi atas keberadaan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi online.

Pertama, meminta Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat agar mendesak Presiden joko Widodo membuat regulasi sebagai payung hukum buat ojek online.

(Baca juga: Ketua Komisi V Temui Pendemo, Ini Kesepakatan Ojek Online dengan DPR)

Kedua, meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Revisi tersebut bertujuan buat mengatur standar pelayanan minimum (SPM) transportasi online yg belum diatur dalam UU LLAJ.

Sementara, kendaraan roda dua sebagai salah satu moda transportasi umum baik yg konvensional maupun dengan aplikasi berbasis teknologi keterangan tak diatur dalam UU LLAJ.

Kemudian, ketiga, pengemudi ojek online juga meminta pemerintah memutuskan tarif bawah sebesar Rp 3.200,00.

TV Pengemudi ojek online di berbagai daerah berunjuk rasa.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin