Gamawan Akui Terima Honor Narasumber Dari Irman

Jakarta – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui ia menerima honor sebagai narasumber ketika berlangsungnya proyek KTP-Elektronik.

“Saya tak tahu dan tak pernah terima bagi-bagi uang. Kutuk aku kalau terima uang dunia akhirat. Hukumlah aku seberat-beratnya, aku ridho. Semua orang menyampaikan aku menerima dari Andi (Narogong) Rp50 juta. Ada berita Rp50 juta dari Andi ketika aku pulang kampung. Saya milik kuitansi, terkait Andi Narogong aku tak tahu, aku kadang terima honor, honor resmi Rp48 juta,” kata Gamawan dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Gamawan menjadi saksi bagi terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yg didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-Elektronik (KTP-E) yg seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

Dalam sidang 2 Oktober 2017 lalu, pensiunan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Ditjen Dukcapil Kemenagri 2002-2013 Suciati menyampaikan bahwa Gamawan Fauzi menerima honor sebagai narasumber sebanyak 5 kali, masing-masing berjumlah Rp10 juta sehingga totalnya Rp50 juta.

Menurut Suciati, uang itu berasal dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman sebesar 73.500 dolar AS yg ditukarkan ke mata uang rupiah.

“Jadi narsum ada DIPA-nya. Ada Rp7 juta, Rp11 juta, ada pajaknya juga. Di KPK aku tampil juga, aku dikasih honor. Itu telah disetujui karena proyek itu diaudit, kalau ada kelebihan yg melanggar aturan, itu harus dpulangkan,” ungkap Gamawan.

Gamawan pun memperlihatkan kuitansi yg ia terima ketika menjadi narasumber.

“Saya bawa-bawa (kuitansi) selalu karena ditanyakan melulu terima uang dari Andi atau tidak, kutuk aku kalau terima,” tambah Gamawan.

Gamawan juga mengakui pernah ke Singapura bersama dengan Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) 2011-2012 Sugiharto. Irman dan Sugiharto telah divonis dalam kasus ini.

“Peresmian pertama di Batam, ada proses perekaman di Batam, aku hadirkan segala profesi karena kami telah selesai. Saya diajak liburan ke Singapura 1 malam. Saya bayar uang sendiri, besok pagi kalian balik lagi, rekreasi sebentar saja. Sabtu, Minggu kan libur,” ungkap Gamawan.

Sementara saksi yang lain merupakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh yg ketika pengadaan KTP-E berlangsung menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri mengaku bahwa ia pernah dimintai pendapatnya terkait perubahan adendum I-IV kontrak KTP E.

“Tapi ketika ini data KTP-E dipakai bagi pilkada 2015, 2017 dan alhamdulilah tingkat error rendah. Ada 242 lembaga yg mulai mengakses bagi single identity number bagi rekening bank, asuransi, SIM, seleksi CPNS dari data dukcapil,” tambah Terhadap perbuatan itu, Andi Agustinus disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yg melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yg ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga bisa merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang yang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Editor: Monalisa

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin