Golkar Bantah Ada Uang Korupsi Bakamla Danai Munas Partai

JAKARTA, – Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah adanya aliran dana korupsi Badan Keamanan Laut ( Bakamla) yg digunakan bagi kegiatan partai termasuk Musyawarah Nasional (Munas).

Hal itu disampaikan Ace menanggapi disebutnya nama politisi Golkar Fayakhun Andriadi yg meminta uang sebesar USD 300.000 bagi Munas.

“Saya pastikan ya. Dalam acara atau kegiatan partai, tak ada sumbangan yg diberikan kepada kegiatan partai atau kontribusi kepada partai yg berasal dari hal yg dilarang oleh ketentuan undang-undang,” kata Ace ketika dihubungi, Rabu (24/1/2018).

Ia menegaskan Golkar terus memakai dana yg halal dan tak dilarang undang-undang dalam setiap kegiatannya.

Apalagi, kata Ace, hal itu mulai merusak nama baik partai sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh Golkar.

(Baca juga: Fayakhun Disebut Minta 300.000 Dollar AS bagi Munas dan Petinggi Golkar)

 

Ia menambahkan sumber dana buat kegiatan partai biasa diperoleh Golkar dari kas partai dan juga sumbangan dari anggota Fraksi. Tentunya, lanjut Ace, sumbangan dari anggota Fraksi bukan berasal dari korupsi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

“Kami sangat tahu dana apa yg harus dipergunakan bagi kegiatan partai secara keseluruhan,” tutur Ace.

“Karena itu aku pastikan tak ada itu sumber dana keuangan partai bagi kegiatan seperti Munas, dari dana yg berasal dari yg bertentangan dengan undang-undang. Misalnya dari uang suap. Saya pastikan tak ada,” lanjut Ace.

Anggota Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi disebut menerima Rp12 miliar dari proyek pengadaan di Badan Keamaman Laut (Bakamla).

Dari jumlah itu, Fayakhun diketahui pernah meminta agar uang sebesar 300.000 dollar Amerika Serikat dibayarkan lebih lalu oleh perusahaan rekanan di Bakamla.

Uang sebesar itu diminta diberikan secara tunai, guna keperluan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Hal itu terungkap dalam persidangan buat terdakwa Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1/2018).

TV Berikut pernyataan dari Maqdir Ismail, salah satu tim kuasa hukum Setya Novanto.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin