Gubernur Sulsel: Mempercepat Izin Tak Mudah, Kalau Melanggar Bisa Ditangkap

JAKARTA, – Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengaku tak gampang untuk pejabat di daerah buat mempercepat proses perizinan usaha. Banyak pejabat di daerah khawatir langkahnya mempercepat perizinan mulai berpotensi melanggar hukum.

“Mempercepat izin itu tak mudah, izin ini kan ada aturannya juga. Kalau nanti dikeluarkan lebih cepat dan malah melanggar, misalnya aturan kehutanan, aturan mengenai dampak lingkungan, aturan lain, dapat yg ditangkap pejabatnya,” kata Syahrul.

Hal ini disampaikan Syahrul kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018). Saat membuka pertemuan tersebut, Jokowi mengeluhkan banyaknya kebijakan pemerintah daerah yg tak sejalan dengan pusat. Akibatnya, investasi yg telah berjalan lancar di pusat menjadi terhambat ketika di daerah.

Syahrul pun menyambut baik langkah pemerintah launching program one single submission, yg mampu menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga : Tanggapi Jokowi, Gubernur Banten Akui Kerap Hati-hati Keluarkan Izin Usaha

“Memang harus ada kesamaan visi dalam coba mempercepat, karena regulasi kalian aturannya per sektoral terlalu tinggi sehingga walau gubernur mau cepat, tetapi kementerian lambat, maka juga tak mulai sama,” kata Syahrul.

Di Sulawesi Selatan sendiri, Syahrul memastikan bahwa percepatan proses perizinan usaha telah berjalan dengan baik. Bahkan, kata dia, proses perizinan dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

“Saya telah lama menjadi gubenrur, hampir aku tak pernah dengar ada investor yg bersoal sama saya,” kata dia.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Baca juga : Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Tak Ada yg Buat Aturan Sendiri 

Saat membuka rapat, Jokowi mengingatkan agar para gubernur dan Ketua DPRD tak membuat kebijakan sendiri-sendiri. Setiap kebijakan yg dibuat harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Jokowi mengaku telah mendapatkan keluhan dari para investor. Para investor merasakan pengalaman yg berbeda ketika mengurus perizinan di tingkat pusat dan daerah.

“Dari sisi regulasi begitu mereka ngurus di pusat dan dilanjutkan ke daerah itu seperti masuk ke wilayah yg lain. Kenapa enggak mampu segaris? Mestinya kan sama. Kita kan dalam bingkai NKRI. Kok mendadak kayak masuk ke negara lain,” kata Presiden.

TV Dengan izin ini, Freeport dipastikan dapat melanjutkan ekspor hasil produksi mereka.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin