ICMI: Pemerintah Sebaiknya Tunda Kenaikkan Dana Parpol

Lebak – Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak, Roji Santani menyampaikan pemerintah sebaiknya menunda dahulu rencana kenaikan dana partai politik (Parpol) mengingat kinerja legislatif belum maksimal bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami melihat dana pembinaan parpol juga tunjangan wakil rakyat itu belum saatnya dinaikkan karena anggaran sebelumnya juga mencukupi,” kata Roji Santani ketika dihubungi di Lebak, Banten, Sabtu.

Kenaikan dana pembinaan parpol dan tunjangan legislatif yg mulai dianggarkan tahun depan tentu mulai membebani anggaran negara.

Pemerintah lebih baik memfokuskan pembangunan infrastuktur dibandingkan kenaikan dana parpol.

Sebab, di berbagai daerah di Tanah Air sangat memerlukan infrastuktur yg memadai, terlebih di daerah perbatasan dan pulau terpencil.

Bahkan, di Provinsi Banten saja yg notabane sebagai penyangga DKI Jakarta masih terdapat daerah tertinggal yakni Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Dimana infrastuktur di daerah tertinggal itu kondisinya memprihatinkan,terlebih musim hujan desa-desa terisolir akibat tak dapat dilalui berbagai macam kendaraan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah terlebih lalu menunda rencana kenaikan dana parpol dan tunjangan legislatif tersebut.

Apalagi, Presiden Joko Widodo tengah berkosentrasi dalam pembangunan infrastuktur guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, Kepala Negara memfokuskan infrastuktur jalan, jembatan, waduk, pembangkit listrik, pendidikan, kesehatan hingga sarana umum.

Presiden Jokowi juga memperhatikan pembangunan infrastuktur di Provinsi Banten diantaranya proyek Bendungan Karian Kabupaten Lebak, Bendungan Sindangheula Kabupaten Serang, Pembangkit Listrik di Kota Cilegon, KEK Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

“Saya kira lebih baik dana negara itu buat pembangunan infrastuktur,” katanya menjelaskan.

Menurut Roji, apabila pembangunan infrastuktur tersebut telah mencapai 80 persen juga kinerja legislatif di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat telah baik maka perlu dinaikkan dana parpol maupun tunjangan para wakil rakyat.

Namun, ketika ini dana parpol maupun tunjangan wakil rakyat belum layak dinaikkan oleh pemerintah.

Sebab, kinerja para wakil rakyat masih buruk dan belum optimal memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Konkretnya, kata dia, ketika ini masyarakat kesulitan bagi memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat terjadi kenaikkan barang-barang di pasaran.

“Kami percaya masyarakat tak mulai mempermasalahkan kenaikan dana parpol dan tunjangan wakil rakyat seandainya berkinerja maksimal buat kesejahteraan rakyat,” kata mantan anggota DPRD Kabupaten Lebak.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin