ICW Nilai Pilkada Lewat DPRD Tidak Mencegah Politik Uang

JAKARTA, – Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina meragukan sistem pilkada melalui DPRD dapat menekan risiko dalam pelaksanaan pilkada langsung.

Hal ini menyikapi anggapan sejumlah pihak bahwa pilkada segera memicu proses politik berbiaya tinggi.

Menurut dia, kesalahan bukan pada sistem pemilihannya, tapi pada partai politik itu sendiri.

“Apakah menjawab dengan sistem pilkada segera diubah ke tak langsung? Tidak. Mahar politik tetap ada, itu yg terjadi dahulu sebelum pilkada langsung,” ujar Almas di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2018).

Baca juga: Menurut KPU, Tak Perlu Lagi Ada Wacana Pilkada melalui DPRD

Almas mengatakan, ketika pilkada tak langsung, politik uang masih terjadi. Bukan dibagikan ke masyarakat, tapi ke anggota dewan buat merebut suara mereka.

Oleh karena itu, menurut dia, mengganti sistem pemilihan tak mulai menjawab akar persoalannya. Tetap mulai ada potensi calon kepala daerah tersangkut korupsi.

“Jangan sampai sistemnya telah ganti, tapi ternyata masalahnya tak selesai-selesai,” katanya.

Baca juga: Komedi Kepala Daerah Dipilih DPRD

Menurut Almas, ada beberapa cara mengatasi politik berbiaya tinggi dalam pilkada langsung.

Salah satunya dengan membatasi biaya kampanye. Saat ini, batasan jumlah belanja kampanye masih sangat tinggi sehingga harga pilkada pun mahal.

Selain itu, kata Almas, juga harus ada pembenahan di level parpol supaya sehat.

Baca juga: Pro Kontra Wacana Pengembalian Pemilihan Kepala Daerah ke DPRD

Salah satunya soal pendanaan sehungga tak perlu meminta mahar politik kepada calon kepala daerah.

Partai politik yg justru memberi sumbangan kepada calon yg diusung.  

“Kalau telah baik, sisi rekrutmennya mulai baik,” ujarnya. 

Selain itu, sistem penegakan hukum juga harus lebih keras.

Baca juga: Wacana Sistem Pilkada Lewat DPRD yg Kontraproduktif

Almas meminta penegak hukum pemilu harus lebih progresif mengejar akar permasalahannya.

Jangan cuma menyasar pemberi dan orang yg diberi dalam politik uang, tapi juga menelusuri yang berasal usul dana tersebut.

Sementara itu, buat menekan biaya politik ketika pilkada, perlu pemangkasan anggaran buat alokasi tertentu.

Baca juga: Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tak Atasi Politik Uang, Ini Saran Perludem

Misalnya, kata Almas, tak perlu membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, Bawaslu sudah menempatkan saksi-saksi yg menyebar di TPS.

Menurut dia, cuma perlu memperkuat pengawasnya supaya independen. Selain itu, mampu juga memanfaatkan teknologi bagi memantau proses pemilihan hingga penghitungan suara.

TV KPU mengatakan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten atau kota bagi pemilu 2019 mendatang.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin