Ini Laporan Kekayaan Cagub Malut Yang Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka

JAKARTA, – Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin, Jumat (16/3/2018).

Lalu, berapa kekayaan pria yg yaitu salah satu calon gubernur di Maluku Utara buat Pilkada Maluku Utara 2018 itu?

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) di Pantau Pilkada Indonesia seperti diakses di situs kpk.go.id, Ahmad terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 8 Januari 2018 silam.

Nilai kekayaannya mencapai Rp 52.241.112.194 atau lebih dari Rp 52 miliar.

Pelaporan LHKPN ini yaitu salah satu syarat setiap calon kepala daerah yg mengikuti Pilkada Serentak 2018.

Dalam laporan terbaru itu belum dirincikan apa saja kekayaan yg dimiliki Ahmad. Meski begitu, status LHKPN yg dilaporkan Ahmad ke KPK telah terverifikasi.

(Baca juga: KPK Tetapkan Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat sebagai Tersangka)

Sementara itu, Ahmad juga pernah melaporkan LHKPN ketika masih menjabat sebagai Bupati Kepulaan Sula periode 2010-2015 atau di periode keduanya, pada 19 April 2013.

Saat itu, dia melapor LHKPN buat menjadi calon gubernur Maluku Utara periode 2013-2018. Pada ketika itu, kekayaan Ahmad mencapai Rp 35.212.963.348 dan 110.000 dollar AS.

Dari jumlah itu, kekayaannya didominasi harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan yg tersebar di berbagai daerah senilai Rp 21.500.227.500.

Untuk harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya, ketika itu dia memiliki kekayaan total senilai Rp 4.525.000.000.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Sementara bagi harta bergerak lainnya berupa logam mulia dan lainnya, Ahmad memiliki kekayaan total senilai Rp 790.000.000.

Dia tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 349.000.000. Selain itu, dia memiliki giro dan setara kas lainnya senilai Rp 8.236.483.907 dan 110.000 dollar AS.

Kasus dugaan korupsi yg menjerat Ahmad terjadi dia masih menjadi Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010.

Selain Ahmad, KPK juga memutuskan Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula periode 2009-2014 sebagai tersangka.

Keduanya menjadi tersangka terkait masalah dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009.

Diduga, kedua tersangka membuat seolah-olah Pemkab Kepulauan Sula membeli lahan punya masyarakat. Padahal, lahan itu punya Zainal Mus.

Total kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp 3,4 miliar. Dari total uang APBD itu, sebesar Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal.

Sementara, sebesar Rp 850 juta diduga diberikan kepada Ahmad melalui pihak yang lain bagi disamarkan. Kemudian, sisanya mengalir kepada pihak lain.

Dalam masalah ini, Ahmad dan Zainal disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

TV Komisi Pemberantasan Korupsi akan membuktikan janjinya, mengungkap nama calon kepala daerah yg terjerat masalah korupsi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin