Ini Pasal Dalam RKUHP Yang Berpotensi Melemahkan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yg ketika ini dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dinilai berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Adapun, salah satu aturan dalam RKUHP yg menjadi sorotan adalah Ketentuan Peralihan, terutama Pasal 723.

Pasal itu menyatakan bahwa dalam jangka waktu satu tahun, segala asas hukum yg diatur dalam Buku Kesatu KUHP yg memuat Ketentuan Umum mulai menjadi dasar untuk ketentuan pidana di undang-undang lainnya.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch ( ICW) Lalola Easter berpendapat bahwa pasal tersebut mulai menghilangkan sifat khusus penanganan masalah korupsi.

“Karena merujuk ke Buku Kesatu, penanganan kasus korupsi kehilangan sifat khususnya. Buku Kesatu kan isinya ketentuan umum,” ujar Lalola ketika dihubungi, Selasa (5/6/2018).

Baca juga: Minta Pasal Korupsi Dikeluarkan dari RKUHP, KPK Lima Kali Surati Presiden

Menurut Lalola, Pasal 723 mulai mengesampingkan ketentuan Pasal 729 dalam RKUHP. Selama ini, Pasal 729 menjadi dasar Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bagi meyakinkan publik bahwa KPK tak mulai kehilangan kewenangannya dalam menangani masalah korupsi.

Artinya,Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK mulai tetap berlaku secara khusus, meskipun KUHP mengatur ketentuan tindak pidana khusus.

Namun, ketentuan Pasal 723 dinilai Lalola justru mulai menghilangkan asas-asas hukum yg diatur secara khusus dalam UU Tipikor dan UU KPK.

“Seluruh undang-undang di luar KUHP, norma hukumnya mulai merujuk ke Buku Kesatu RKUHP. Jadi misalnya kalau soal pengecualian asas-asas yg ada di UU tipikor itu jadi tak berlaku lagi,” kata Lalola.

Ia mencontohkan soal potensi hilangnya asas hukum terkait pidana tambahan uang pengganti yg diatur dalam UU Tipikor.

Sebab, Ketentuan Umum KUHP tak mengatur asas pidana tambahan uang pengganti.

Baca juga: KPK Nilai RKUHP Berpotensi Jadi Celah Baru Lemahkan KPK

Sementara, selama ini asas tersebut menjadi mekanisme yg digunakan KPK buat mengembalikan kerugian negara yg dikorupsi.

Contoh lainnya adalah soal ketentuan pidana maksimal seumur hidup buat terpidana perkara korupsi yg tak diatur dalam Buku Kesatu KUHP.

“Pidana tambahan uang pengganti itu dapat tak ada lagi karena Buku Kesatu tak mengatur soal itu,” ujar Lalola.

“Begitu juga dengan ketentuan pidana maksimal seumur hidup itu juga nanti tak mulai lagi,” ucapnya.

TV Atas penolakan ini, KPK sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada presiden dan DPR.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin