Istana: DPR Tak Perlu Bentuk Pansus Tenaga Kerja Asing

JAKARTA, – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, Dewan Perwakilan Rakyat tidak perlu membuat panitia khusus angket soal terbitnya Peraturan Presiden Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

Ia memastikan, pemerintah bersiap memberi penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait Perpres yg mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia itu.

“Tidak perlu pansus lah, ini kan cuma perlu klarifikasi. Pemerintah bersiap memberikan klarifikasi apa sih sebenarnya,” kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Baca juga : Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Perpres Tenaga Kerja Asing

Moeldoko mengatakan, yg dipermudah dalam Perpres itu adalah terkait persoalan administrasi.

TKA yg tadinya memerlukan waktu lama bagi mengurus izin bekerja di Indonesia, melalui Perpres tersebut, prosesnya dapat dipercepat.

“Dari yg tadinya tak ada batasan waktu sekarang ada batasan waktu,” kata Moeldoko.

Meski demikian, Moeldoko menegaskan, syarat substansial terkait skill dan posisi yg dapat diduduki oleh TKA tak berubah.

Baca juga : SBY Minta Pemerintah Jujur soal Keberadaan Tenaga Kerja Asing

TKA yg masuk Indonesia harus memiliki skill khusus yg tidak dimiliki oleh tenaga kerja dalam negeri. TKA juga cuma mampu menempati posisi level manajer ke atas.

“Intinya tetap ada persyaratan tertentu yg harus dimiliki TKA yg ingin bekerja di Indonesia,” kata Moeldoko.

Pansus angket TKA

Wacana membentuk pansus angket TKA sebelumnya disuarakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, Perpres 20/2018 tentang TKA membuat masyarakat Indonesia semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

“DPR sebenarnya pernah membentuk Panja Pengawas Tenaga Kerja Asing. Tapi rekomendasinya diabaikan,” kata Fadli dalam informasi tertulisnya, Jumat (19/4/2018).

“Jadi, bila perlu nanti kami usulkan bagi dibentuk Pansus mengenai Tenaga Kerja Asing, agar lebih milik taring. Bahaya sekali seandainya pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai,” lanjut dia.

TV Menurut Menaker kemudahan yg diatur oleh Perpres baru ini adalah sisi birokrasi dan layanan perijinan.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin