Jaksa Agung Soroti Black Campaign Dengan Isu SARA Jelang Pilkada

JAKARTA,  – Jaksa Agung HM Prasetyo menyoroti potensi munculnya kampanye hitam (black campaign) memakai isu SARA di pilkada 2018. Ia menilai hal itu harus diwaspadai sebab mengancam persatuan bangsa.

“Menggunakan teknologi buat black campaign. Salah satunya dengan sebar hoaks, menerapkan politik identitas yg memanfaatkan isu SARA, mempertentangkan suku agama dan ras, itu bahaya,” kata Prasetyo ketika meeting kerja bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Ia menyatakan hal itu mampu menimbulkan kebencian dan pertentangan sejumlah golongan di akar rumput dengan dampak jangka panjang, serta dapat disulut di kemudian hari.

Karena itu, ia menambahkan, penggunaan isu SARA dalam kampanye perlu diawasi benar oleh penyelenggara pemilu.

“Untuk itu seluruh dibutuhkan langkah pencegahan dari aparat kemanan. Mengingat perbuatan tersebut bukan cuma tindak pidana pemilu tetapi mengancam keutuhan dan persatuan negara,” lanjut dia.

 

Laporkan

Sebelumnya, Bawaslu bersama Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) mulai meneken Memorandum of Agreement (MoA) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bagi menangani konten kampanye bermuatan SARA, fitnah, dan ujaran kebencian di medsos.

Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, pihaknya telah menyiapkan satu tim buat memonitor medsos selama kampanye, yg bertugas mengawasi kampanye di medsos. Namun, ia memastikan Bawaslu juga mulai menangani dugaan pelanggaran dari laporan masyarakat.

“Jadi kita membuka siapapun. Penanganan pelanggaran dapat dari hasil temuan kami, atau dari laporan publik,” kata Abhan di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Lebih lanjut, dia mengatakan, masyarakat mampu melaporkan kampanye di medsos yg bermuatan SARA, fitnah, dan ujaran kebencian segera ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, ataupun Panwas Kabupaten/Kota.

Masyarakat dapat juga mengirimkan laporan ke akun Facebook Bawaslu.

Hasil temuan tim monitoring maupun laporan masyarakat tersebut mulai dikaji oleh Bawaslu apakah memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Jika terpenuhi, Bawaslu mulai memberikan rekomendasi kepada platform medsos yg ada buat menurunkan (take down) konten tersebut.

“Seandainya tetap tak diturunkan, maka kalian mulai minta Kemenkominfo, apakah mulai diberikan peringatan atau diblokir,” lanjut Abhan.

Parameter yg digunakan Bawaslu dalam menilai sebuah konten masuk dalam pelanggaran pemilu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20016 dan turunannya.

 

TV Sejumlah bukti pelanggaran kampanye hitam atau black campaign berupa selebaran di wilayah Jakarta ditemukan Badan Pengawas Pemilu. Dugaan politik uang atau money politic ditemukan di sejumlah wilayah DKI Jakarta ketika masa kampanye dan masa tenang. Ketua Bawaslu, DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengimbau masing masing paslon beserta tim suksesnya agar tak melakukan hal yg bisa mencederai Pilkada 2017.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin