Jokowi Diingatkan Agar Tak Buru-buru Minta RKUHP Segera Disahkan

JAKARTA, – Presiden Joko Widodo meminta pembahasan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dipercepat agar dapat langsung disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI tahun 2018 ini.

Menanggapi itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Yenti Garnasih mengingatkan agar pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat tidak yang berasal membahas RKHUP tersebut sehingga dapat langsung disahkan.

“Kalau RKUHP mau dipaksakan tahun ini disahkan, masih banyak persoalan substansial loh,” kata Yenti melalui pesan singkatnya, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: Presiden Jokowi Ingin Pembahasan RKUHP Dipercepat)

Yenti berharap, Jokowi membuka kesempatan buat pihak lain, khususnya akademisi hukum pidana buat mengatakan pandangannya terkait RKUHP sebelum disahkan.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/8/2016).Ambaranie Nadia K.M Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/8/2016).

“Semoga Presiden memberikan kesempatan pada pihak yang lain buat mengatakan pandangannya. Ini demi pembaruan hukum pidana Indonesia yg dapat mendekati sempurna,” kata Yenti.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin pembahasan RKUHP dipercepat.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika bertemu tim perumus di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Rabu (7/3/2018).

“Presiden ingin agar proses pembahasan RKUHP dipercepat,” ujar Enny ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Menurut Enny, tim perumus dari pemerintah sudah memperbaiki sejumlah pasal yg selama ini menimbulkan polemik.

Sejumlah pasal yg diubah, salah satunya pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Ia membantah anggapan bahwa pemerintah berupaya menghidupkan kembali pasal tersebut setelah sebelumnya dibatalkan oleh Mahkmah Konstitusi (MK).

(Baca juga: Setara Institute: Tak Ada Alasan Pemerintah-DPR Percepat Pengesahan RKUHP)

Enny menegaskan bahwa pasal tersebut berbeda dengan pasal dalam KUHP yg dibatalkan oleh MK.

Dalam draf RKUHP diatur secara jelas mengenai perbedaan antara menghina dan mengkritik.

Selain itu, tim juga telah mengubah soal ancaman pidana yg dinilai terlalu tinggi.

“Kalau percepatan itu bukan karena ada apa-apa. Karena memang ini telah lama tuntutan terkait perubahan KUHP ini. Jadi bukan karena ada kepentingan lain,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Enny, sistem di pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tak mengenal istilah carry-over.

Artinya, saat pembahasan RKUHP tak selesai sebelum Pilpres 2019, maka proses pembahasan harus diulang dari awal pada pemerintahan berikutnya.

“Jadi kalau misalnya tak selesi, mulai kembali lagi ke titik nol. Terus kalian begitu terus? Kapan kalian mampu memiliki KUHP punya bangsa sendiri,” kata Enny.

TV Presiden Joko Widodo mengundang pakar hukum ke Istana Presiden pada Rabu (28/2) kemarin buat melakukan diskusi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin