Jokowi Siap Berbincang Dengan Kepala Daerah Dari Pagi Sampai Tengah Malam

JAKARTA, – Bupati dan Wali Kota yg hadir dalam Rapat Kerja Pemerintah di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018), diberikan kesempatan bertanya kepada Presiden Joko Widodo.

Momen itu pun tak disia-siakan. Para bupati dan wali kota mengacungkan tangan supaya diberikan kesempatan bertanya oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung yg berlaku sebagai moderator.

Pramono mengatakan, tiga penanya pertama mulai dijawab segera oleh Presiden Jokowi dan pertanyaan berikutnya mulai dijawab oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

(Baca juga : Jokowi Ungkap Tips Bupati-Wali Kota Naik Kelas Jadi Gubernur hingga Presiden)

Kesempatan pertama diberikan untuk pimpinan DPRD dari salah satu kabupaten di Papua. Ia mengeluhkan ada salah satu Peraturan Presiden soal pengadaan barang dan jasa yg dinilai tak proterhadap perkembangan ekonomi daerah.

“Kami minta diberi kewenangan, bupati dan wali kota agar dapat menunjuk langsung, agar masyarakat kalian tak cuma jadi penonton saja,” ujar pria tersebut.

Bupati Buol, Sulawesi Tengah Amirudin Rauf adalah penanya kedua. Ia bertanya, mengenai apakah dirinya berpotensi diperkarakan secara hukum seandainya membekukan peraturan yg dinilai menghambat investasi.

“Misalnya, ada peraturan ATR/BPN yg memperbolehkan pengusaha itu memiliki maksimal 20 hektare lahan perkebunan. Nah, apakah demi investasi peraturan ini mampu kita bekukan seperti yg dibilang Menko Ekonomi?” tanya Amirudin.

“Apa wewenang kita mampu membekukan itu? Atau apakah nanti tak berimplikasi hukum buat kalian sendiri nantinya?” tanya dia lagi.

(Baca juga : Jokowi: Masa Ekspor Kita Kalah dengan Malaysia, Filipina dan Vietnam?)

Penanya ketiga, yakni Bupati Dumai Zulkifli A.S. Ia menanyakan, bagaimana kelanjutan regulasi yg mengatur tentang tata ruang wilayah.

Sebab, ada peraturan pemerintah yg menyebutkan, Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) baru mampu dikeluarkan seandainya telah ada rencana tata ruang wilayah.

“Khusus di Dumai, rencana tata ruang wilayah sampai ketika ini belum disahkan. Sudah lima tahun mati terhitung 2012,” ujar Zulkifli.

Alhasil, banyak investor yg kabur ke luar negeri. Zulkifli mengkalkulasi, pemerintahannya kehilangan sekitar Rp 30 triliun nilai investasi yg seharusnya masuk.

“Mereka lari ke Kamboja, Vietnam dan Thailand,” ujar Zulkifli.

Pagi hingga malam

Presiden Jokowi mengatakan, pada dasarnya, pertanyaan sekaligus keluhan kepala daerah itu yaitu bukti soal begitu banyaknya regulasi yg menghambat pembangunan.

“Saya enggak mulai menjawab ini segala karena memang kembali lagi, ini ada aturannya. Ini memang terlalu banyak regulasi, sehingga kami bingung sendiri,” ujar Jokowi.

Namun, khusus bagi yg berkaitan dengan peraturan presiden dan peraturan menteri, Jokowi berjanji mulai langsung mengkajinya.

Jokowi percaya banyak kepala daerah yg ingin berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar pertumbuhan ekonomi di daerahnya meningkat pesat.

Oleh sebab itu, Jokowi mulai menyediakan waktu bagi menggelar meeting akbar dengan segala gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia buat membicarakan masalah tersebut.

“Nanti April kalian adakan meeting deh. Per wilayah saja biar detail. Yang barat di mana, yg tengah ketemunya di mana, yg timur di mana. Biar aku saja yg tiba ke daerah. Kita bicara dari pagi sampai tengah malam, bersiap kan? Persoalan kalian kumpulkan biar gamblang dan jelas,” ujar Jokowi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin