Kado MK Untuk Pansus Angket KPK Menjelang Paripurna DPR

JAKARTA, – Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yg dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat mampu bernafas lega. Di ujung masa tugasnya yg hampir paripurna, legalitas pansus angket ini akhirnya mendapatkan pengakuan dari Mahkamah Konstitusi.

MK menetapkan menolak permohonan uji materi yg diajukan sejumlah pegawai KPK terhadap Hak Angket KPK. Dengan putusan ini, MK menyatakan hak angket KPK yg dibentuk KPK adalah sah.

“Menolak permohonan para pemohon,” kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Dalam uji materi ini, pegawai KPK menilai pembentukan hak angket terhadap tidak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD.

(Baca: Tolak Gugatan Pegawai KPK, MK Nyatakan Hak Angket Sah)

Para pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tak bisa dijadikan sebagai objek hak angket oleh DPR.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang yg dibentuk berdasarkan UU. Dengan demikian, KPK termasuk ke dalam lembaga eksekutif.

“KPK sebagai lembaga negara yg melaksanakan undang-undang mampu menjadi objek hak angket,” kata Arief

Beda pendapat

Dalam putusan ini, ada empat hakim yg menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat. Mereka adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, keempat hakim tersebut menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen sehingga tidak termasuk wilayah eksekutif. Dengan demikian, harusnya Dewan Perwakilan Rakyat tidak mampu memakai hak angket terhadap KPK.

“Lembaga independen tak termasuk cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif,” kata Hakim Palguna.

(Baca: MK Tolak Gugatan Hak Angket KPK, 4 Hakim Beda Pendapat)

Jelang paripurna

Putusan MK ini keluar cuma berselang beberapa hari jelang akhir masa tugas Pansus Angket KPK. Rencananya, Pansus Angket KPK mulai mengatakan laporan akhirnya dalam meeting paripurna pada 14 Februari mendatang.

Putusan MK ini seolah menjawab keraguan publik atas legalitas Pansus Angket KPK yg selama ini menjadi perdebatan.

Anggota Pansus Angket KPK Arteria Dahlan, yg hadir mewakili rekan-rekannya dalam sidang putusan kemarin, mengaku bersyukur atas hasil ini.

“Sepuluh bulan ini kami dibuat gaduh. Dewan Perwakilan Rakyat terus di-bully. ‘DPR ini kerjanya mencari-cari kesalahkan KPK, Dewan Perwakilan Rakyat ilegal, Dewan Perwakilan Rakyat melemahkan KPK’. Tapi Alhamdulillah putusan MK sudah menyampaikan demikian,” kata Arteria.

(Baca juga: ICW: Putusan MK seperti Mengonfirmasi Lobi Politik Ketua MK dan DPR)

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Senin (4/9/2017)./ESTU SURYOWATI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Senin (4/9/2017).

Tak berubah

Meski telah mendapatkan stempel legal dari MK, namun Arteria Dahlan memastikan masa kerja Pansus Angket KPK tidak mulai diperpanjang. Rekomendasi akhir Pansus Angket KPK yg telah disusun juga tidak mulai mengalami perubahan.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK sempat ingin memasukkan usulan RUU Penyadapan hingga Dewan Pengawas buat mengontrol wewenang besar yg dimiliki KPK. Namun, dua usulan itu batal masuk menjadi rekomendasi.

Dalam rekomendasinya nanti, Pansus berencana memperkuat fungsi pencegahan KPK. Salah satunya dengan meminta komitmen pemerintah buat memperbesar anggaran pencegahan bagi KPK.

Selain itu, Pansus juga ingin menyinergikan KPK dengan penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo juga menegaskan, rekomendasi akhir yg telah disusun tak mulai berubah dan masa kerja pansus tidak mulai diperpanjang.

“Pansus telah diputuskan berakhir masa kerjanya dan mulai kalian sampaikan pada tanggal 14 Februari mendatang ketika penutupan masa sidang,” kata Bambang.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi diadu dengan KPK.

“Sudahlah jangan adu lagi Dewan Perwakilan Rakyat dengan KPK terhadap putusan MK. Tugas aku ketika ini memperbaiki hubungan DPR-KPK agar suasana kondusif dan adem karena kalian mulai hadapi agenda politik nasional, pilkada, pileg, dan pilpres,” kata Bambang.

(Baca juga: Ketua DPR: Jangan Adu Lagi Dewan Perwakilan Rakyat dengan KPK Usai Putusan MK)

KPK kecewa

Sementara itu, KPK menyatakan kekecewaannya atas putusan yg dikeluarkan MK ini.

Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Syarif mengakui, pihaknya menghormati putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Namun, ia juga tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya terhadap MK.

“Kami merasa agak kecewa dengan putusannya karena judicial review itu ditolak,” kata Laode usai sidang putusan.

Laode menilai, putusan MK ini tidak konsisten dan bertentangan dengan empat putusan terdahulu, di mana MK menyatakan bahwa KPK bukan lembaga eksekutif.

Menurut dia, inkonsistensi MK ini bahkan dipaparkan oleh empat hakim yg mengajukan disssenting opinion atau perbedaan pendapat.

“Dulu dikatakan KPK bukan bagian dari eksekutif, hari ini MK menetapkan bahwa KPK itu, dianggap bagian eksekutif. Menarik buat kalian lihat inkonsistensi dari MK,” kata Laode.

(Baca juga: KPK Kecewa MK Tak Konsisten dalam Putusan Hak Angket DPR)

TV Mahkamah Konstitusi menyatakan hak angket KPK yg dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin