Kata Agung Laksono, Jangan Pernah Eks Napi Korupsi Dimasukkan Daftar Caleg

JAKARTA, – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengaku mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) buat membuat peraturan melarang eks narapidana perkara korupsi menjadi calon legislatif.

“Memang harus dari hulunya. Dari proses penyusunan daftar caleg, harus bersih, orang yg tak milik masalah, track record-nya bagus. Aturan ikut kalian mendukung,” ujar Agung saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (2/6/2018).

“Jadi jangan pernah narapidana masalah korupsi kemudian dimasukkan lagi (ke daftar caleg). Itu nanti dia dapat mengulangi (perbuatan korupsinya) lagi,” lanjut dia.

Baca juga: Di DPR, KPU Sendirian Melawan Eks Koruptor…

Agung mengklaim, sikap tersebut sejalan dengan semangat perubahan yg dibawa Golkar.

“Semangat reformasi, yakni pemberantasan korupsi, kalian adopsi menjadi tagline Golkar saat Munas di Bali. Golkar bersih, Golkar bangkit, Golkar menang dan Golkar maju. Jadi, konsisten dengan itu, kita dukung KPU,” ujar Agung.

Ketika ditanya mengenai sikap Presiden Joko Widodo yg meminta KPU mengkaji kembali larangan tersebut, Agung tidak mempersoalkannya. Arahan Presiden itu, dinilai buat menyempurnakan aturan itu sendiri.

Baca juga: Beda dengan Jokowi, Wapres Dukung Larangan Koruptor Jadi Caleg

Bahkan, Agung setuju apabila larangan tersebut tak cuma berbentuk Peraturan KPU, namun juga dicantelkan ke UU Pemilu.

“Kalau memang perlu cantelan hukum, undang-undang mampu ya. Kemarin, UU terorisme sempat diamandemen, selesai. Mungkin kalau perintah Presiden, meminta ke fraksi-fraksi, meminta ke koalisi, aku kira mampu cepat,” ujar Agung.

Sebelumnya, segala Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat meminta KPU tak membuat aturan larangan mantan koruptor menjadi caleg.

Sikap sama disampaikan pemerintah dan Bawaslu. Hal itu menjadi kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dengan KPU, Selasa (22/5/2018).

Meski demikian, KPU tetap pada rencananya melarang mantan koruptor menjadi caleg 2019.

TV KPU memasukkan aturan baru dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin